Pertamina Dorong Transparansi Data Lewat Sistem Digitalisasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PT Pertamina (Persero) meresmikan Digitalisasi Integrasi Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, di Ball Room Mezzanine, Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, Kamis (19/12).
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan bahwa transparansi data keuangan dalam integrasi data perpajakan antara Pertamina dengan DirektoratJenderal Pajak akan mendatangkan manfaat bagi kedua pihak dalam penyajian data dan monitoring secara real time.
"Kami menerapkan skema 'Co-operative Compliance' sebagai bentuk hubungan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan yang didasarkan pada prinsip mutual trust, mutual undestanding, transparency, co-operation, dan collaboration," ucap Nicke.
1. Rencana digitalisasi yang dimulai sejak awal 2018
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo memaparkan bahwa inisiatif untuk digitalisasi perpajakan sudah dimulai sejak 2018 awal, ditandai dengan implementasi e-Faktur Host-to-Host Pajak Pertambahan Nilai untuk seluruh transaksi penjualan dan pembelian Pertamina.
Dia juga mengatakan sistem ini dibangun bersama-sama dan secara matang, tinggal mengikuti tahapan yang sudah dibuat. Hari ini merupakan kesepakatan kerja sama lanjutan digitalisasi integrasi pajak yang berupa bukti potong dan bukti pungut untuk pajak penghasilan perusahaan (E-bupot) P2PPh.
Baca Juga: Pertamina Beli Minyak Mentah di AS, Erick Thohir: Hemat Rp280 Miliar
2. Nicke paparkan manfaat sistem digitalisasi perpajakan
Editor’s picks
Dalam kesempatan itu, Nicke Widyawati juga mengatakan kerja sama yang bersejarah itu mendatangkan sejumlah manfaat bagi kedua belah pihak. Dengan sistem ini, penyelesaian potensi selisih perpajakan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
"Sistem ini juga mengurangi beban cost of collection," kata Nicke dalam acara yang juga dihadiri oleh Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BUMN.
3. Sistem ini menjadi langkah awal menuju kepatuhan berkelanjutan
Suryo Utomo mengatakan bahwa pajak merupakan sebuah keniscayaan karena untuk membangun negera ini menjadi lebih baik.
"Ini merupakan langkah awal yang besar, sebagai contoh juga bahwa kita harus patuh terhadap pajak," ucap Suryo.
Nicke juga menambahkan bahwa sistem ini akan menekan angka korupsi dalam jajaran Pertamina karena segala transaksi dapat terpantau dengan jelas.
" Nantinya udah tidak ada lagi ruang ruang untuk bernegoisasi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, semua bisa termonitor," ucap Nicke.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: Nicke Widyawati, Dirut Perempuan ke-2 di Pertamina 50 Tahun Terakhir