Digital Single ID Meluncur Akhir Tahun, Bansos Tak Lagi Bentuk Barang
- Pemerintah menargetkan peluncuran digital single ID pada akhir tahun sebagai bagian dari transformasi digital di era Presiden Prabowo, didukung teknologi kecerdasan buatan untuk integrasi layanan publik.
- Skema bantuan sosial akan berubah menjadi transfer tunai langsung kepada penerima manfaat, menggantikan bentuk barang, dengan pengelolaan data terintegrasi melalui sistem digital single ID.
- Penerapan sistem pemerintahan berbasis AI dan digitalisasi disebut mampu membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran serta menghemat anggaran, dibangun oleh talenta lokal Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan kehadiran digital single ID pada akhir tahun ini sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, digital single ID akan menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang berbasis digitalisasi dan didukung teknologi kecerdasan buatan (AI). Sistem tersebut disiapkan untuk mendukung integrasi berbagai layanan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID," katanya kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
1. Bansos tunai akan disalurkan langsung ke penerima
Luhut mengatakan, ke depan skema subsidi akan diarahkan langsung kepada penerima manfaat, bukan lagi kepada barang. Langkah itu akan didukung oleh pengelolaan data bantuan sosial yang terintegrasi dengan sistem transfer tunai.
"Nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," tuturnya.
2. Pemerintah mampu menghemat anggaraan
Menurut Luhut, kehadiran digital single ID akan membuat penyaluran bansos maupun transfer tunai langsung menjadi lebih terarah kepada penerima yang berhak. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menghemat anggaran.
"Digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi berapa? Angka mungkin bisa cukup besar angka yang dihemat," ujar dia.
3. Pemerintahan berbasis AI mulai diterapkan
Luhut mengatakan Indonesia akan menjadi negara dengan hampir 300 juta penduduk yang mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis digitalisasi dan AI pada awal tahun depan, alias government technology (govtech).
Menurutnya, seluruh aktivitas dalam sistem tersebut nantinya dapat dipantau secara terintegrasi. Dia juga menegaskan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem tersebut dibangun oleh talenta-talenta Indonesia.
"Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi sempat singgung semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," kata Luhut.
