Disentil Jokowi soal Subsidi dan Efisiensi, Pertamina Jawab Begini

Efisiensi puluhan triliun rupiah itu diperoleh dari program penghematan biaya (cost saving) sebesar Rp20 triliun, penghindaran biaya (cost avoidance) sebesar Rp5 triliun serta tambahan pendapatan (revenue growth) sekitar Rp7 triliun.

Pertamina menyatakan penghematan biaya di 2021 bukan pekerjaan mudah. Berbagai inovasi, terobosan dan cara tak biasa ditempuh untuk menyiasati beratnya tantangan bisnis di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat disrupsi rantai pasok dan kondisi pandemi yang masih berlangsung.

Tantangan semakin berat di 2022 dengan adanya dinamika geopolitik yang dipicu konflik Ukraina-Rusia yang mengakibat kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) di atas 100 dolar AS per barel.

“Dengan efisiensi, kami bisa bertahan di tengah dinamika global yang unpredictable dan mempersembahkan laba bersih Rp29,3 triliun di tahun 2021,” kata Pj. Vice President Corporate Communication Pertamina, Heppy Wulansari melalui keterangan tertulis, Selasa (21/6/22).

Di sektor hulu yang menerima windfall profit dari tingginya harga ICP, Pertamina mampu melakukan optimasi biaya produksi dan servis melalui serangkaian terobosan mulai dari budget tolerance profile, optimasi intervensi sumur, hingga penghematan konsumsi chemical dan penggunaan bahan bakar. Jurus tersebut berbuah penghematan Rp6,2 triliun atau lebih tinggi 10 persen dari target Rp5,6 triliun.

Lanjut Heppy, pada proses pengadaan minyak mentah dan produk, Pertamina menerapkan optimasi biaya pengadaan Medium Crude melalui aktivitas blending Heavy & Light Crude, renegosiasi alpha, advance procurement, pembelian distress cargo, co-load delivery, dan extensive delivery date range, dan optimasi portofolio impor LPG (Multisource, Direct Sourcing dan Trading Swap). Meski rumit, tapi hasilnya ciamik dengan menekan biaya hingga Rp2,8 triliun.  

Lalu, sektor pengangkutan dan distribusi energi, optimasi biaya juga menuai hasil positif sebesar Rp4,1 triliun, berkat perubahan pola suplai crude dan produk, perubahan rute dan jenis kapal, optimasi bunker, optimasi pola supply logistic serta optimasi biaya distribusi, handling dan storage dan renegosiasi tarif alur pelayaran, renegosiasi tanker charter rate, dan lain-lain.

Pada belanja pengadaan dan perawatan non hydro, Pertamina membukukan penghematan biaya sebesar Rp3,4 triliun dengan metode sentralisasi pengadaan, renegosiasi kontrak jangka panjang dan penurunan konsumsi barang/jasa.

Selain itu juga dilakukan penyempurnaan program pemeliharaan melalui peningkatan TKDN dan reprioritasi aktivitas pemeliharaan peralatan kilang, preventive maintenance mobil tangki dan prioritasi tank cleaning serta penyempurnaan program Docking Panel dan pengurangan durasi pelaksanaan docking.

Gerakan optimalisasi biaya juga masif untuk pengeluaran keuangan, umum dan administrasi. Sektor pendukung tersebut juga mencatatkan penghematan Rp2,5 triliun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp2,3 triliun.

Capaian tersebut juga diperoleh karena optimasi beban pajak dan bunga dan optimasi biaya administrasi dan umum, di antaranya pemanfaatan media online untuk optimasi biaya travel dan training pekerja, pembatasan penggunaan jasa konsultan, relokasi gedung perkantoran dengan tarif sewa yang lebih murah serta reprioritas kegiatan promosi, seremonial dan sponsorship.

“Dengan menghemat energi dan bahan bakar kilang untuk penggunaan sendiri serta optimasi penggunaan listrik, anggaran Rp403 miliar dapat diefisienkan,” sebut Heppy.

Selain berhemat biaya untuk mencetak efisiensi signifikan, Pertamina juga melakukan penghindaran biaya hingga Rp5,1 triliun atau lebih tinggi 10 persen dari target yang dipatok sebesar Rp4,6 triliun. Untuk mendukung upaya penghematan, Pertamina juga mampu menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp7,1 triliun atau mencapai 107 persen dari target 2021 sebesar Rp6,6 triliun.

Program cost optimization merupakan program berkelanjutan. Realisasi program cost efficiency di tahun 2020 sebesar Rp12,6 triliun. Sedangkan realisasi cost optimization sampai April 2022 sebesar Rp2,9 triliun.

Presiden Jokowi sebelumnya memperingatkan adanya krisis energi yang sedang melanda dunia. Mengenai kondisi tersebut, Jokowi meminta Pertamina dan PT PLN (Persero) tidak terlalu mengharapkan subsidi dari pemerintah.

"Utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan," katanya dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Antisipasi Krisis Pangan dan Energi, di Istana Negara, Jakarta, 20 Juni 2022, dikutip IDN Times, Selasa (21/6/2022).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan bahwa semestinya juga ada upaya-upaya efisiensi yang dilakukan oleh PLN dan Pertamina. Dia mengingatkan agar kedua BUMN energi tersebut dapat melakukan efisiensi, penghematan, serta mencegah kebocoran-kebocoran.

"Nah, kalau hanya berharap terus pada subsidi dari Menteri Keuangan tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina, ini yang dilihat oleh publik, kok enak banget," ujar Jokowi.