Efisiensi Anggaran Berimbas pada Keselamatan Perlintasan Sebidang KAI
Intinya sih...
- Didiek Hartantyo: Efisiensi anggaran pemerintah dampak pada keselamatan perlintasan KA
- Pemangkasan anggaran Kemenhub sesuai Instruksi Presiden, berubah menjadi Rp17,72 triliun
- Perum Damri berharap subsidi layanan angkutan perintis di wilayah 3T tidak terdampak pemangkasan anggaran Kemenhub
Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo menyatakan, efisiensi anggaran pemerintah memiliki dampak pada keselamatan perlintasan sebidang kereta api (KA).
"Fenomena sekarang ini, ternyata banyak efisiensi (anggaran), itu kadang-kadang penjaga perlintasan itu honornya diberhentikan. Mereka itu (perlintasan sebidang) kalau tidak ada penjaganya ya ditutup saja, karena tanggung jawabnya (penjaga perlintasan KA di daerah) ada di pemprov atau pemda,” kata Didiek saat konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
1. Efisiensi anggaran di Kemenhub Rp17,72 triliun
Lebih lanjut, pemangkasan anggaran tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Seperti diketahui, pagu anggaran Kemenhub 2025 berubah menjadi Rp17,72 triliun, atau terpangkas sebesar 43,66 persen yakni sekitar Rp13,72 triliun dari pagu awal yang sebesar Rp31,45 triliun
Sedangkan, anggaran Kementerian BUMN 2025 hanya sekitar Rp161,97 miliar dari semula Rp277,49 miliar.
2. Layanan perintis dibutuhkan masyarakat wilayah 3 T
Tak hanya KAI, Perum Damri berharap subsidi untuk layanan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan DAMRI di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) tidak terdampak pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Direktur Utama Perum DAMRI Setia N Milatia Moemin mengatakan layanan perintis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3T. Apalagi selama ini perusahaan transportasi yang melayani wilayah tersebut hanya DAMRI.
"Dan kami memang adalah satu-satunya yang bisa memfasilitasi mobilitas mereka. Kami tetap berharap sampai hari ini agar efisiensi tidak terjadi di 3T," kata Setia.
3. Mobilitas masyarakat di wilayah terpencil bisa terhenti
Berdasarkan paparan yang disampaikannya, saat ini DAMRI mengoperasikan 273 bus, dan bila efisiensi anggaran terdampak pada wilayah 3 T maka akan terdampak pada distrik ke distrik di Papua, dan pulau terpencil lainnya.
"Itu bisa dibilang guru dan muridnya tidak bisa ke sekolah. Jadi memang mobilitasnya berhenti. Ini yang kami harapkan pemerintah untuk memberikan banyak perhatian," bebernya.