Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Suahasil Nazara optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II 2026 akan melanjutkan tren positif. Ia memperkirakan ekonomi nasional tumbuh di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen pada periode tersebut.
"Pertumbuhan ekonomi 5,45 persen itu di semester I 2026. Lalu kemudian semester II ini kami yakin bahwa bisa tumbuh di sekitar 5,5 persen sampai dengan 5,6 persen," ujar Suahasil di Kempinski Hotel, Kamis (8/10/2026).
Meski demikian, Suahasil belum menyampaikan secara spesifik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026. Ia mengatakan, pemerintah akan menyampaikan perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut melalui paparan APBN KiTa untuk laporan September.
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 pada 5 November 2026. Data tersebut akan menjadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi nasional sepanjang tahun berjalan.
"Sudah, itu nanti kami akan beritahu. APBN besok ya, APBN KiTa akhir September," kata Suahasil.
Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan, pemerintah terus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber untuk meredam dampak gejolak ekonomi global terhadap masyarakat dan perekonomian domestik. Di antaranya, dampak kenaikan harga komoditas maupun tekanan ekonomi lainnya, mulai dari subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, perlindungan sosial, hingga pembangunan infrastruktur.
“Tidak semua efek harus dirasakan oleh masyarakat, karena ada APBN yang menjadi bumper. Bumpernya di mana? Subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, program-program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur,” ujar Suahasil.
Meski demikian, fleksibilitas APBN tetap harus dijalankan dengan tata kelola yang baik dan mengikuti aturan yang berlaku. Suahasil menegaskan kebijakan fiskal tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan koridor anggaran.
“Fleksibel, tapi dengan tata kelola yang baik. Tetap dengan aturan di dalam aturan-aturan yang ada,” katanya.
Menurutnya, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap APBN seiring perubahan kondisi ekonomi. Dari postur awal APBN, pemerintah melakukan rekalibrasi terhadap outlook penerimaan dan belanja.
Pada Juni 2026, outlook penerimaan negara diperkirakan meningkat seiring kenaikan harga komoditas dan mulai optimalnya implementasi Coretax. Di sisi lain, belanja negara juga diproyeksikan meningkat sehingga berdampak terhadap kenaikan defisit APBN, meski demikian, pemerintah memastikan defisit tetap dijaga pada level yang kredibel, yakni di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kita akan jaga terus defisit APBN di tingkat yang kredibel, di bawah 3 persen terhadap PDB dan ini menjadi pekerjaan rumah besar, karena sekarang kita harus menjaga kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara,” ujarnya.
Selain menjalankan fungsi sebagai shock absorber, APBN juga diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah menempatkan sejumlah program pendidikan dan peningkatan kualitas generasi muda sebagai prioritas.
Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menilai terdapat sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut dalam beberapa bulan terakhir, khususnya dari sisi pengelolaan.
“Dalam beberapa bulan terakhir kita bisa melihat di bawah kepemimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, terjadi perbaikan mengenai pengelolaan,” katanya.
Selain MBG, pemerintah menjalankan program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga kelompok desil 1 dan 2. Program tersebut dirancang dengan konsep boarding school untuk memberikan akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan.
“Jangan ada generasi berikutnya yang harus terekspos kepada kemiskinan,” ujarnya.
Pemerintah juga mengembangkan Sekolah Unggul Garuda bagi siswa berprestasi. Program tersebut menggunakan kurikulum International Baccalaureate (IB) dengan harapan lulusannya mampu bersaing di tingkat internasional dan menjadi kebanggaan Indonesia.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan nasional.