Ekspor Benih Lobster, Fahri Hamzah Teriak Rugi hingga Rp380 Juta

PT Nusa Tenggara Budidaya merupakan perusahaan baru yang dibuka pada April 2020, atau sebulan sebelum keran ekspor benih lobster kembali dibuka oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Paraboo.

Fahri Hamzah menjabat sebagai komisaris di perusahaan ini. Hal ini memunculkan kecurigaan sejumlah kalangan tentang adanya permainan politik. Menjawab tudingan itu,Fahri membantahnya.

Menurut dia, wajar saja jika dia sebagai pelaku pasar merespons kebijakaan yang akan dikeluarkan pemerintah. Setelah kebijakan memperbolehkan ekspor benih lobster kembali dilakukan, eksportir pun langsung bermunculan.

"Memang secara hubungan antarnegara dan pasar begitu. Pasar melihat apa sikap negara," ujarnya.

Dia mengaku, meski perusahaannya mendapat izin untuk melakukan ekspor benih lobster namun proses yang dilalui tidaklah mudah.

"Ada 30 ceklis yg dinilai pemerintah dari administrasi sebelum kita mengajukan izin. Kita harus punya nelayan binaan yang dikategorikan dalam dua. Jenis tangkap dan budi daya, itu dua jenis pekerjaan yang sangat tidak mudah sebenarnya.

"Kemudian kita harus ada tanda tangan MoU dengan mereka. Di peraturan pemerintah mengisyaratkan kita membeli di atas Rp5.000 terutama untuk benih pasir. Untuk melindungi nelayan mendapat harga yang baik," jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, Rabu (25/11/2020) malam. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan Edhy diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

"KPK menetapkan tujuh orang tersangka sebagai penerima EP (Edhy), SAF, APM, SWD, AF, AM. Sebagai pemberi, SJT," kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020) malam.

Untuk pihak penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pihak pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.