Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan biaya penyuntikan vaksin COVID-19 akan ditanggung oleh pemerintah dan menjadi program pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadinya gap antara golongan menengah atas dan golongan menengah ke bawah.
"Nanti yang kaya duluan yang disuntik karena pada bayar duluan. Kan tidak bisa seperti itu," kata dia melalui live virtual bersama Kumparan, Jumat (7/8/2020).
Namun, pihaknya akan memetakan terlebih dahulu daerah mana yang diprioritaskan untuk dilakukan penyuntikan vaksin. Penyuntikan vaksin akan didahulukan di daerah yang rawan.
"Selama ini sudah digaungkan ada 8 daerah yang terus tinggi. Nah apakah daerah seperti Labuan Bajo, NTT tidak perlu diimunisasi? Ya harus tapi mungkin tidak dibulan pertama. Mungkin bulan pertama mungkin Jatim, Sulsel, atau Sumut yang pada saat ini masih tinggi," kata Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini.
Adapun berdasarkan perkiraannya
pemerintah membutuhkan dana sebesar UU$4,5 miliar atau sekitar Rp65,25 triliun (kurs Rp 14.500 per dolar AS) untuk menyuntikan vaksin COVID-19 kepada 160-190 juta penduduk Indonesia. Menurut Erick, setiap orang membutuhkan dua kali penyuntikan vaksin COVID-19.
“Kalau harganya US$15 per vaksin, jadi berapa? Anggaplah 300 juta (vaksin) kali US$15 berarti sudah USUS$4,5 miliar," katanya dalam acara virtual, Jumat (7/8/2020).
Estimasi anggaran tersebut termasuk biaya pembelian vaksin, biaya jarum suntik hingga anggaran tenaga kerja.
Sementara sebagian anggaran menggunakan dana dari Kementerian Kesehatan, yang akan digunakan untuk membayar down payment (DP) pembelian vaksin. Dalam pelaksanaan penyuntikan vaksin, kata Erick, pihaknya juga menggandeng BPK, BPKP, hingga kejaksaan untuk memastikan proses administrasinya aman tidak ada celah untuk "pemain" yang mencari keuntungan.
"Saya rasa ini yang sudah kami sudah rapatkan kemarin kan dari anggaran Menkes, ada yang tersisa Rp24,8 (triliun) mungkin sebagian buat DP vaksin," jelas Erick.