Dialog B20 G20, Integritas & Kepatuhan Kunci Bisnis Berkelanjutan
B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force yang Dihadiri Menteri dan Regulator (IDN Times/Evan Yulian P.)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - B20 Indonesia Integrity and Compliance Task Force (TF) kembali menekankan pentingnya integrity (integritas) dan compliance (kepatuhan) di setiap perusahaan, terutama di situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Shinta Kamdani, Chair of B20 Indonesia 2022 dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, mengungkapkan gugus tugasnya terus melakukan diskusi dengan G20 dan stakeholder terkait untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat.
"Kami sudah mulai sejak Januari dan sekarang sudah hampir final dari segi policy recommendation yang akan diserahkan kepada pemerintah. Saat ini kami dalam proses Advokasi, yaitu B20-G20 dialogue. Task force ini terdiri dari business leaders di 28 negara yang berpartisipasi karena integrity dan compliance adalah hal yang utama," jelas Shinta saat memberikan penjelasan kepada media.
1. Empat rekomendasi dari gugus tugas B20 Integrity & Compliance
Chair of B20 Integrity & Compliance Task Force Haryanto T. Budiman Memberikan Paparan (Dok. Youtube B20)Dalam kesempatan tersebut, Chair of B20 Integrity and Compliance TF yang juga Managing Director PT Bank Central Asia Tbk, Haryanto T. Budiman menyebutkan pihaknya telah merumuskan 4 rekomendasi kebijakan. Rekomendasi Pertama B20 Integrity & Compliance TF adalah mendorong hadirnya sustainable governance yang disajikan dalam satu standar pelaporan global untuk sustainability di setiap perusahaan.
Rekomendasi kedua mengenai collective action untuk mengurangi risiko-risiko integritas. Haryanto menyebut pihaknya berdiskusi mengenai interaksi antara business-to-business, business-to-government, dan public-private sectors. Aksi kolektif ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepatuhan di setiap bisnis perusahaan.
Ketiga adalah mengenai money laundering (pencucian uang) dan illicit financing (perpindahan dana gelap) dalam era new normal. B20 menyadari saat ini meningkatnya penggunaan digitalisasi juga turut meningkatkan potensi tindakan kriminal. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu bahasan dalam rekomendasi B20.
Kemudian pada poin rekomendasi keempat, Haryanto menyebut pihaknya membahas cybercrime. Ia menyadari kejahatan siber terus meningkat dan menjadi isu yang relevan bagi semua lini usaha. Terlebih, era new normal yang semakin meningkatkan akses digital sehingga perlu dibahas bersama.
Baca Juga: Dialog B20-G20: Indonesia Fokus Percepat Transformasi Digital
2. Profit bukan satu-satunya ukuran kesuksesan
Shinta Kamdani, Chair of B20 Indonesia Memberikan Paparan (Dok. Youtube B20)Saat ini, Shinta menilai sebuah perusahaan tidak bisa menjadikan profit sebagai satu-satunya ukuran bagi kesuksesan praktik bisnis. Dunia menyepakati, entitas bisnis harus mengadopsi prinsip ESG dengan baik demi keberlanjutan usaha di masa depan.
B20 Indonesia berkomitmen untuk mendorong pelaku bisnis tanah air dan global agar mengembangkan dan mengadopsi praktik-praktik bisnis dan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas. Selain itu, sambung Shinta, empat bidang fokus utama dari Integrity and Compliance TF ini menyerukan pesan-pesan utama yang serupa dengan task force lainnya mengenai literasi keamanan siber dan penerapan ESG.
Editor’s picks
Shinta juga mengungkapkan, rekomendasi kebijakan dari Integrity and Compliance TF akan mendorong realisasi legacy B20 Indonesia. Dalam percepatan transisi hijau, B20 menjalankan dua legacy yakni Carbon Center of Excellence yang akan membantu bisnis memahami dan menavigasi topik perdagangan karbon melalui pusat pengetahuan dan pusat berbagi praktik, sementara Global Blended Finance Alliance akan membantu menghubungkan pemilik proyek hijau dengan calon investor untuk pendanaan proyek.
3. Diskusi dengan G20 dan Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Memberikan Pernyataan Kepada Media (IDN Times/Evan Yulian P.)Dalam acara dialog antara B20 dan G20, beberapa menteri dan stakeholder terkait memberikan kata sambutan, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Nugraha Mansury, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.
Para Menteri dan regulator menunjukkan dukungannya pada upaya B20 dalam meningkatkan integrity dan compliance perusahaan. Menko Perekonomian menyebutkan kesadaran akan compliance perlu terus ditingkatkan terutama dalam situasi krisis seperti sekarang. Tujuannya supaya tidak terjadi illicit financing baik itu terkait terorisme maupun korupsi.
“Demikian pula dalam digitalisasi, proses transfer data terjamin keamanannya," jelas Airlangga.
Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi yang merupakan Anggota Dewan Komisioner OJK juga mengungkapkan pihaknya terus aktif berkoordinasi dengan B20 dan G20 dalam hal ini. OJK terus menekankan Integrity dan Compliance yang dilaksanakan perusahaan-perusahaan Indonesia.
Selain itu, OJK juga sudah melakukan beberapa inisiatif terkait pembiayaan berkelanjutan seperti Green Taxonomy dan aturan mengenai green financing. Ia berharap diskusi ini bisa semakin memperkuat kesadaran perusahaan mengenai pentingnya integritas dan kepatuhan dalam bisnis di Indonesia.
4. Kolaborasi erat antara publik dan swasta
Semangat Kolaborasi Antara Publik dan Swasta (Dok. B20 Indonesia)Lebih jauh, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, menjelaskan inovasi praktik pembangunan berkelanjutan, transparan, berintegritas dan bisnis yang jauh dari praktik kecurangan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini juga akan membuat pondasi yang kuat bagi tata kelola dunia yang lebih adil baik itu secara ekonomi maupun sosial.
“Di dunia yang maju secara digital, di mana informasi bergerak dengan kecepatan cahaya, pentingnya integritas dan kepatuhan dalam bisnis memainkan peran penting dalam pertumbuhan mereka, karena reputasi dapat dibuat atau dihancurkan dalam hitungan detik. Sayangnya, kerusakan reputasi bukan satu-satunya ancaman yang dihadapi bisnis karena kurangnya integritas. Risiko pelanggaran peraturan dari praktik bisnis yang tidak bermoral membuat kita terkena denda dan hukuman lainnya,” ujar Arsjad.
Ia menambahkan, untuk menciptakan dunia yang inklusif dan berkelanjutan, salah satu kuncinya adalah upaya kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Rekomendasi kebijakan I&C TF memungkinkan praktik integritas bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu bisnis untuk menumbuhkan kepercayaan publik, serta membangun modal keuangan dan reputasi mereka. (WEB)
Baca Juga: B20 Siapkan Warisan Inklusif di Sektor Pendidikan dan Ketenagakerjaan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
