Fahri Hamzah Dorong Skema Potong Gaji buat Cicil Rumah Pekerja

02 Jul 2025, 22:09 WIB

Trio Hamdani

ilustrasi memilih KPR (freepik.com/freepik)

Intinya sih...

Pemotongan gaji atas persetujuan pekerja, dengan skema attachment earning yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada manajemen perusahaan untuk memotong gaji pekerja dan membayarkannya langsung ke bank, seperti BTN.
Dana tersebut kemudian disalurkan ke pengembang, sementara pekerja memperoleh rumah tanpa melalui proses kredit konvensional yang rumit.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong alternatif pembiayaan perumahan bagi pekerja tanpa menggunakan anggaran negara melalui skema attachment earning.

Skema tersebut memungkinkan pemotongan gaji pekerja secara langsung oleh perusahaan untuk membayar cicilan rumah ke bank, sehingga proses pembiayaan berlangsung lebih cepat dan efisien.

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan, kebutuhan hunian bagi pekerja dinilai penting untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dan mendukung produktivitas industri. Namun, akses pembiayaan yang tidak sederhana dan birokratis kerap menjadi kendala utama.

“Kita butuh model pembiayaan yang tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian kepada semua pihak: pekerja, manajemen, bank, dan pengembang. Skema attachment earning menjawab ini,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

1. Pemotongan gaji atas persetujuan pekerja

ilustrasi slip gaji untuk menunjukkan kemampuan finansial (freepik.com/freepik)

Skema attachment earning dilakukan dengan memberi kuasa kepada manajemen perusahaan untuk memotong gaji pekerja dan membayarkannya langsung ke bank, seperti BTN.

Dana tersebut kemudian disalurkan ke pengembang, sementara pekerja memperoleh rumah tanpa melalui proses kredit konvensional yang rumit. Karena pembayaran cicilan dijamin melalui pemotongan gaji tetap, risiko pembiayaan dari sisi perbankan menjadi jauh lebih rendah.

Komitmen potongan selama lima tahun juga membuat bank tidak perlu lagi melakukan proses verifikasi kelayakan kredit yang memakan waktu.

“Jika pekerja menyatakan setuju dan manajemen menjamin pemotongan, bank langsung bisa menyalurkan. Ini mempercepat proses dan membuka jalan bagi ribuan pekerja untuk punya rumah tanpa membebani APBN,” kata Bonny.

2. Libatkan BUMN dan swasta untuk tekan harga rumah

Penyaluran rumah subsidi, Selasa (6/5/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Untuk menekan harga rumah agar tetap terjangkau bagi pekerja industri, pemerintah mendorong keterlibatan seluruh ekosistem sektor perumahan, termasuk perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

Bahan baku konstruksi direncanakan berasal dari perusahaan seperti Semen Indonesia Gresik (SIG) dan Krakatau Steel.

"Untuk lahan kita juga cari lahan murah atau gratis dari swasta atau perorangan seperti lahan tanah milik masyarakat yang tidak terlalu jauh dari kawasan industri yang juga akan dipertimbangkan untuk lokasi pembangunan," paparnya.

3. Model attachment earning diharapkan bisa diperluas

ilustrasi rumah subsidi (freepik.com/freepik)

Pemerintah menargetkan skema attachment earning menjadi model nasional dalam penyediaan perumahan pekerja melalui kolaborasi antara industri, perbankan, dan pengembang tanpa campur tangan fiskal langsung.

“Kita ingin mengonsolidasikan ini sebagai gerakan nasional. Kalau model ini sukses, kita bisa membangun klaster-klaster perumahan pekerja di kawasan industri secara mandiri dan berkelanjutan,” kata Fahri.

Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah siap menyiapkan regulasi teknis guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.