Ganjar Janjikan Kepastian Hukum dan Kemudahan Investasi di Indonesia
Ganjar Pranowoo dalam US-Indonesia Investment Summit (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo membeberkan sejumlah masalah yang menjadi kendala tumbuhnya investasi di Indonesia. Salah satunya adalah masalah efisiensi dan kepastian hukum bagi para investor.
Menurutnya, itu penting diwujudkan agar bisa membuka peluang ekonomi baru di Indonesia.
"Efisiensi itu bisa dilakukan. Kalau kemudian investor masuk, tidak terlalu sulit," ujar Ganjar saat berbicara dalam forum US-Indonesia Invesment Summit ke-11 yang diselenggarakan AmCham Indonesia dan US Chamber of Commerce, Selasa (24/10/2023).
Baca Juga: Atasi Pangan, Ganjar Lebih Dipercaya Publik Dibanding Prabowo-Anies
1. Ganjar sebut pungli perlu dibereskan
Ganjar Pranowo dalam US-Indonesia Investment Summit (IDN Times/Aryodamar)Ada sejumlah faktor yang harus dibereskan agar investasi bisa lancar. Salah satunya terkait dengan pungutan liar.
"Pungli musti dibereskan, layanan lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat harus dilakukan," ujarnya di hadapan para investor AS.
Baca Juga: Pemerintah Berikan Super Tax Insentif bagi Kemudahan Investasi di IKN
2. Ganjar janjikan kepastian hukum di Indonesia
Pasangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi diumumkan pada Rabu (18/10/2023). (youtube.com/PDI Perjuangan)Selain itu, Ganjar menyebut kepastian hukum perlu ditegakkan. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu kendala lain bagi para investor.
"Barangkali para pengusaha menyampaikan kepada saya, apa yang saat ini tidak pernah stabil, sehingga kami yang sudah berinvestasi sering mendapatkan kendala ketika perusahaannya mulai berjalan," ujarnya.
3. Mahfud MD juga sempat singgung masalah kepastian hukum di Indonesia
Ganjar-Mahfud diskusi dengan sejumlah seniman (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Mahfud MD sempat menyinggung perlunya penegakkan kepastian hukum di Indonesia. Hal ini berlaku bagi semua kalangan.
"Jadi di atas itu harus penegakan dan kepastian. Ke bawah perlindungan. Ini di poros yang tengahnya ini, poros aparat penegak hukum," ujar Mahfud di Jakarta Selatan, Senin, 23 Oktober 2023.
Baca Juga: Jamin Kemudahan Usaha di IKN, Pemerintah Segera Rilis Aturan Turunan
Berita Terkini Lainnya
