Di Omnibus Law, Pemerintah Akan Beri Uang Saku 6 Bulan ke Korban PHK
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (IDN Times/Hana Adi Perdana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, melalui Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah ingin menjamin kesejahteraan para tenaga kerja, salah satunya dengan memberikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban PHK yang terdampak persaingan bisnis, bukan karena pidana.
"Ini belum pernah diberikan sebelumnya, karena yang ada sekarang BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan kesehatan. Sedangkan jaminan kehilangan pekerjaan belum pernah ada. Nah ini apabila pabrik ataupun perusahaan bangkrut atau terkena PHK, bukan karena pidana, jadi ada yang karena persaingan usaha," ujar Airlangga di The Dharmawangsa, Senin (17/2/2020) malam.
1. Korban PHK akan diberikan insentif berupa uang saku selama 6 bulan serta pelatihan
Ilustrasi tenaga kerja. ANTARA FOTO/SiswowidodoMantan Menteri Perindustrian ini menjelaskan, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan insentif kepada korban PHK berupa uang saku selama enam bulan serta pelatihan. Diharapkan, setelah melalui program JKP, korban PHK bisa langsung mendapat pekerjaan.
"Nah mereka yang di PHK bukan karena pidana maka mereka diberi hak, apalagi perusahaannya sudah ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan, aktif, maka diberikan jaminan kehilangan pekerjaan dalam bentuk cash benefit, uang saku selama 6 bulan. Lalu mereka diberikan training dan diharapkan dengan skill baru mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus," jelas dia.
Sayangnya, Airlangga belum menjelaskan besaran uang saku yang bakal diberikan selama enam bulan.
2. Program JKP mirip dengan Kartu Prakerja
IDN Times/ Ileny RizkyEditor’s picks
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan, fasilitas yang dinikmati oleh penerima manfaat program JKP, hampir sama dengan program Kartu Prakerja. Keduanya sama-sama menikmati 'gaji' dari pemerintah dan pelatihan selama enam bulan.
"Nah ini setara dengan program mereka yang menganggur. Mereka yang di-tranining juga diberikan uang saku 6 bulan. Dengan demikian Kartu Prakerja dan jaminan kehilangan pekerjaan memiliki fasilitas yang sama," tutur dia.
3. Kartu Prakerja akan diuji coba pada Maret 2020
ilustrasi karyawan kena PHK (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)Sebelumnya, Airlangga mengatakan, Kartu Prakerja akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2020. Sebelum diluncurkan di lingkup nasional, kartu Pra-Kerja akan uji coba di Bandung dan Jakarta pada Maret 2020.
"Februari (2020) ada penjelasan publik dalam bentuk website. Maret (2020) uji coba di dua kota, Jakarta dan Bandung, basisnya aplikasi," kata Airlangga di kantor presiden.
Anggaran yang disiapkan untuk Kartu Prakerja pada 2020 sebesar Rp10 triliun. Rinciannya, setiap pemegang kartu akan mendapatkan alokasi dana pelatihan berkisar antara Rp3-7 juta, sesuai dengan jenis pelatihan yang akan didapatkan.
Biaya itu, kata Airlangga, juga tergantung jenis pelatihan kerjanya. Misal, untuk pelatihan barista kopi, penjahit, dan hair-dressing akan lebih rendah dibanding decoding dan algoritma.
"Murni ini untuk pelatihan tenaga kerja. Yang modal kerja ada KUR, dll. Kami tak campur antara pelatihan dengan program yang lain. Jadi, kami akan siapkan sistemnya dulu. Ekosistem, sistem, sampai launching," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.
Baca Juga: Bentuk JKP untuk Korban PHK, Pemerintah Siapkan Modal Awal Rp6 Triliun
Berita Terkini Lainnya
