Kemenhub Ingin Ada BUMN Kelola Terminal Bus di Indonesia
IDN Times/Hana Adi Perdana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi berharap ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mau mengelola terminal bus di Indonesia. Sampai saat ini, belum ada BUMN yang mengelola terminal bus. Hal itu diungkapkan Budi dalam Investor Gathering di Merlyn Park Hotel, Jakarta, Rabu (31/7).
Dia bahkan telah berkomunikasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menawarkan pengelolaan terminal bus oleh BUMN. "Kami pernah menyampaikan itu dan ibu menteri bilang "Iya ya di terminal tidak ada," ucap Budi menirukan respon Rini.
1. Salah satu prasarana yang belum dikelola BUMN
ANTARA FOTO/Basri MarzukiBudi menjelaskan, hampir seluruh prasarana transportasi di Tanah Air sudah dikelola oleh BUMN. Sebut saja pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo (Persero), kemudian bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I dan II. Adapun untuk prasarana kereta api dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan sarananya oleh PT KAI (Persero).
"Tapi pengelolaan BUMN di terminal tidak ada. Kami berahrap ada BUMN yang berminat," tuturnya.
Baca Juga: Tingkatkan Konektivitas Jalur Darat, Kemenhub Perbaiki 38 Terminal
2. Ada 40 terminal bus jadi prioritas ditawarkan dari 128 terminal bus tipe A
Editor’s picks
IDN Times/Imam RosidinBudi mengatakan, dari total 128 terminal bus tipe A yang ditawarkan, ada 40 terminal bus yang diprioritaskan untuk dikelola BUMN maupun swasta. Pasalnya, 40 terminal bus tersebut telah memiliki Detail Engineering Design (DED), sementara itu 88 di antaranya belum memiliki desainnya.
"Mungkin sekarang sedang dalam proses (penjajakan). Kami mengajak terhadap perubahan yang kami lakukan," kata dia.
3. Tak ingin andalkan pembiayaan APBN
kemenkeu.go.idDengan menggandeng swasta maupun BUMN dalam mengelola terminal bus, kata Budi, pihaknya bisa mengoptimalkan keterbatasan anggaran. Sehingga nantinya kualitas pelayanan terhadap masyarakat bisa tetap optimal.
"Sejak tahun 2018 sesuai arahan menhub klo hanya andalkan APBN mungkin pelayanan masyarakat tidak akan begitu cepat untuk perbaikan. Yang kita ingin lakukan kan pada akhirnya ingin mengubah mindset masyarakat terhadap pelayanan di transportasi darat. Ada terminal, jembatan timbang, dan dermaga," pungkasnya.
Baca Juga: Kemenhub Ajak Investor Ubah Wajah Terminal Indonesia yang Kumuh
Topik:
Berita Terkini Lainnya
