Pemilihan Provider Kartu Prakerja Disorot, Ini Penjelasan Pemerintah
Ilustrasi Kartu Prakerja (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemilihan provider yang menjadi vendor pelatihan Kartu Prakerja disorot. Pemilihan itu dianggap tidak transparan lantaran tidak melalui lelang. Apalagi, sejumlah nama vendor merupakan platform digital kelas kakap.
Adapun vendor-vendor yang dipilih pemerintah yakni tujuh startup termasuk Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan satu lainnya ialah Sisnaker dari Kemenaker.
Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menjawab tudingan tersebut. Ia membantah pemerintah tidak transparan soal pemilihan vendor-vendor tersebut.
"Menurut saya tidak benar hanya menguntungkan sebagian pihak karena sifatnya tidak dibatasi. Nanti kami akan menambah platform digital yang siap memenuhi syarat di Perpres/Permenko," kata Panji kepada IDN Times baru-baru ini.
1. Bantah pemilihan provider melalui penunjukkan langsung
Ilustrasi Kartu Pra Kerja. (IDN Times/Arief Rahmat)Panji menegaskan bahwa pemilihan provider tidak dilakukan melalui penunjukkan langsung, melainkan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Panji juga menjelaskan bahwa masyarakat terdampak COVID-19, khususnya untuk korban PHK membutuhkan percepatan dari program-program bantuan pemerintah.
Project Management Office (PMO) Prakerja telah diarahkan untuk segera bekerja sama dengan platform digital yang sudah siap memberikan jasa marketplace untuk pelatihan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020.
Dalam payung hukum itu disebutkan bahwa jangka waktu kerja sama ini adalah dua tahun, tetapi juga tergantung dari perjanjian kerja sama antara penyedia platfom dengan lembaga pelatihan.
Persyaratan bagi lembaga pelatihan untuk ikut dalam program Kartu Prakerja khususnya dalam masa pandemik (COVID-19) adalah memiliki program pelatihan yang online, konten digital, memiliki link website, minimal memiliki NIB.
"Di masa awal ini tetap perjanjian kerjasama langsung, bukan ditunjuk. (Ketentuannya) ada di Permenkonya," tegasnya.
Baca Juga: Ini Kata Menkominfo Platform Mitra Kartu Prakerja Pilihan Pemerintah
2. Ruangguru tanggapi polemik Skill Academy sebagai provider Kartu Prakerja
IDN Times/Kevin HandokoPendiri Ruangguru, Iman Usman, buka suara terkait polemik Skill Academy sebagai salah satu digital platform mitra Kartu Prakerja. Iman menegaskan bahwa skillacademy.com sudah diluncurkan sejak pertengahan tahun lalu.
“@skillacademy_id (akun Twitter) diluncurkan sejak pertengahan tahun lalu, sebagai pengembangan dari produk @ruangguru yang ada saat ini, yang kini sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 1 juta mahasiswa & pekerja di Indonesia,” tulis Iman melalui akun Twitternya pada Selasa, (14/4).
“Jadi @skillacademy_id bukan lahir karena ada progam Prakerja apalagi untuk memanfaatkan situasi pandemi virus corona saat ini,” sambung dia di cuitan lainnya.
Iman menyampaikan bahwa terpilihnya Ruang Guru tidak seperti proses tender pada umumnya. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna subsidi juga memiliki kebebasan untuk memilih digital platform yang mereka suka, tidak harus memilih Ruangguru.
“Program ini konsepnya serupa dengan KJP, KIP, atau bantuan sosial lainnya. Artinya, pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat dan masyarakat dapat memilih akan menggunakan bantuan tersebut untuk item-item yang sudah diatur di tempat-tempat yang memenuhi syarat, dan dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna,” terangnya.
3. Insentif program Kartu Prakerja
Alokasi anggaran Kartu Prakerja. IDN Times/Rahmat Arief)Pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif sebagai paket kebijakan stimulus terhadap dampak virus corona (COVID-19) di Tanah Air. Salah satunya, program Kartu Prakerja.
Dalam program ini, peserta akan mendapat insentif sebesar Rp3.550.000 ini terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, serta insentif survei bekerja sebesar Rp50.000 setiap kali survei selama 3 kali survei atau sejumlah Rp150.000.
Baca Juga: Program Kartu Prakerja akan Gagal jika Pemerintah Abai 3 Hal ini
Topik:
Berita Terkini Lainnya
