Sri Mulyani Ungkap Distribusi Vaksin COVID-19 Tidak Mudah dan Murah
Simulasi uji coba vaksin/ dok Kemkes
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan distribusi vaksin COVID-19 ke daerah-daerah menjadi tantangan bagi pemerintah. Menurut dia, tantangan itu mencakup mekanisme dan anggaran yang harus disediakan. Apalagi, pendistribusian vaksin COVID-19 juga harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat obat tersebut suhunya harus terjaga.
“Untuk Indonesia, ini suatu tantang dari sisi distribusi logistik. Maka sudah pembahasan insentif, bagaimana distribusi vaksin ke seluruh Indonesia, karena tentu tidak mudah dan tidak murah,” kata dia dalam acara Capital Market Summit and Expo yang ditayangkan secara virtual, Senin (19/10/2020).
1. Harga vaksin COVID-19 juga belum jelas
Ilustrasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Di sisi lain, harga vaksin COVID-19 juga masih menjadi tantangan lantaran harganya yang belum pasti. Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan cadangan anggaran melalui APBN. Adapun mekanisme pengadaan vaksin telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.
“Pemerintah bertahap akan menjelaskan soal vaksin, sumbernya dari mana, biayanya berapa, dan bagaimana pembagiannya, siapa yang akan bayar dan digratiskan. Itu semua yang akan jadi fokus pemerintah,” ucap dia.
Baca Juga: Jokowi: Komunikasi soal Vaksin Jangan Sampai Dipelintir, Nanti Demo
2. WHO janjian vaksin COVID-19 dengan harga subsidi
Ilustrasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Diberitakan sebelumnya, langkah Pemerintah Indonesia untuk ikut bergabung dengan COVAX agar bisa memperoleh vaksin COVID-19 membuahkan hasil yang positif. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memastikan Indonesia dan 166 negara lainnya memperoleh jatah vaksin corona sebanyak 20 persen dari jumlah penduduk.
Editor’s picks
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A. Ruddyard mengatakan Indonesia memperoleh vaksin COVID-19 dengan harga subsidi. "Harga (vaksin) ini lebih murah daripada beberapa negara lain yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar," kata Febri.
Ia mengatakan jatah vaksin yang diberikan oleh COVAX tidak mungkin lebih dari 20 persen populasi di masing-masing negara. Sebab, prinsip yang diterapkan dalam pendistribusian vaksin bukan untuk memenuhi kebutuhan semua populasi di negara tersebut. "Prinsipnya lebih kepada some people in all countries (sebagian orang di seluruh negara)," ujarnya lagi.
Lantaran jatah vaksin COVID-19 yang diperoleh hanya 20 persen dari jumlah populasi atau sekitar 53,6 juta dosis, maka pemerintah harus mengamankan pasokan vaksin corona dengan cara lain. Itu sebabnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir sempat blusukan ke tiga negara yakni Tiongkok, Uni Emirat Arab dan Inggris.
3. Presiden Jokowi minta komunikasi vaksin tidak dipelintir
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta menterinya untuk menyiapkan komunikasi publik yang baik tentang vaksin COVID-19. Jokowi mengaku tak ingin masalah vaksin sampai dipelintir oleh pihak-pihak tertentu lantaran informasi yang tidak jelas.
"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komunikasi publik ini yang betul-betul disiapkan," ujarnya.
Mengenai vaksin, Jokowi meminta menterinya untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia juga meminta sosialisasi vaksin disampaikan dengan baik kepada publik agar jelas semuanya.
"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini," tambah dia.
Baca Juga: RI Kirim Surat untuk Gabung ke COVAX agar Dapat Vaksin Harga Subsidi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
