Harap-harap Cemas Pengusaha Soal Tarif Resiprokal Trump
- Indonesia masih menanti joint statement dengan Amerika Serikat (AS) untuk penerapan tarif impor resiprokal sebesar 19 persen.
- Tenggat waktu 1 Agustus untuk penerapan tarif resiprokal tak berlaku lagi bagi Indonesia
- Pengusaha khawatirkan peluang AS turunkan tarif resiprokal ke negara lain yang menjadi kompetitor ekspor Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Indonesia masih menanti pernyataan bersama (joint statement) dengan Amerika Serikat (AS) untuk penerapan tarif impor resiprokal sebesar 19 persen.
Tenggat waktu 1 Agustus mendatang tak berlaku lagi bagi Indonesia, karena sudah ada komitmen untuk meneken joint statement dengan AS.
Selama joint statement belum rilis, maka produk Indonesia yang diekspor ke AS dikenakan tarif sementara sebesar 10 persen.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, jika joint statement belum rilis, justru Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk lebih 'murah'.
"Ya gak apa-apa (joint statement belum rilis), kan dapatnya masih 10 persen, ya lama kan 10 persen dapatnya. 10 persen ya dapatnya lebih murah," kata Shinta di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/7/2025).
1. Alasan tenggat waktu 1 Agustus tak berlaku bagi Indonesia
Adapun pernyataan mengenai joint statement diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai melakukan sosialisasi kebijakan tarif resiprokal bersama pimpinan kementerian/lembaga dan asosiasi pengusaha.
Ada Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu; Wakil Menteri Perindustrian, Faizol Riza; dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu.
Kemudian, ada Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Usaha Mikro, kecil dan Menengah Helvi Moraza, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.
Asosiasi pengusaha yang hadir dari selain Apindo adalah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), asosiasi kedelai, dan sejumlah Direksi BUMN yang terlibat dalam negosiasi dengan AS.
Usai sosialisasi, untuk pertama kalinya Airlangga memberikan pernyataan kepada pers setelah pulang dari AS. Sebagai informasi, Airlangga adalah pemimpin tim negosiasi Indonesia dengan AS.
"Jadi terhadap negara seperti Inggris, Vietnam, China, dan Indonesia tidak ada lagi 1 Agustus," tutur Airlangga.
2. Bukan tarif 19 persen yang dikhawatirkan
Setelah Airlangga memberikan pernyataan kepada awak media selama sekitar 9 menit, Shinta juga memberikan penjelasan lebih jauh mengenai sikap pengusaha atas hasil negosiasi Indonesia dengan AS.
Menurutnya, saat ini yang dikhawatirkan para pengusaha adalah tarif yang dikenakan AS kepada negara lain yang jadi pesaing Indonesia. Sebab, masih ada peluang AS menurunkan tarif resiprokal kepada negara lain.
"Yang kita khawatirkan kan kompetitor kita, dia bisa dapat lebih rendah, jadi ini yang sekarang jadi perhatian kita," kata Shinta.
Menurut Shinta, para pengusaha menyoroti tarif yang dikenakan Trump kepada Vietnam, yakni 20 persen. Angka tersebut hanya selisih 1 persen dengan Indonesia. Dia mengatakan, selisih 1 persen belum menjamin daya saing Indonesia lebih kuat di pasar AS.
"Cuma Vietnam, karena dia bedanya tipis. Tapi dia kan transhipment-nya 40 persen tadi saya katakan kan, jadi itu mungkin bisa membantu. Tapi ini benar-benar kita lagi scruitinize Vietnam. Karena kalau cuma 1 persen memang agak tipis, makanya kita perlu lebih banyak," ujar dia.
3. Daya saing yang ditekankan setelah tarif Trump diterapkan
Saat sesi tanya jawab dengan awak media, Airlangga mendapat pertanyaan soal dampak keseluruhan tarif resiprokal Trump terhadap perekonomian Indonesia, dan apa yang harus diantisipasi industri lokal.
Airlangga menjawabnya dengan menitikberatkan pada daya saing industri Indonesia. Menurutnya, percuma jika Indonesia diberikan tarif resiprokal yang rendah, jika terhambat di daya saing, dan kapasitas ekspor terbatas.
"Tentunya kita melihat seluruhnya industri itu harus berdaya saing. Kedua harus punya kapasitas, jadi jangan sampai kita punya tarif rendah tapi kapasitas ekspor kita terbatas," tutur Airlangga.
Namun, Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan paket insentif untuk mendukung keberlangsungan industri lokal.
"Paket akan terus kita lanjutkan, tadi kita minta dari berbagai industri untuk menyampaikan hal-hal yang diperlukan," ucap Airlangga.
