Harga Komoditas Melambung, Pemerintah Minta Hilirisasi Dipercepat

Adapun, untuk komoditas nikel, pemerintah telah membuat kebijakan yang mewajibkan adanya hilirisasi dengan menekan ekspor bahan baku. Dengan demikian, nikel produksi dalam negeri harus diekspor dalam bentuk produk jadi terlebih setelah adanya industri smelter berbasis nikel dan baja domestik.

"Ini jadi bagian dari kebijakan hilirisasi di mana sebeulumnya kita hanya ekspor bahan baku dan empat sampai lima tahun ini kita bangun industri berbasis nikel dan baja sehingga sudah mampu ekspor diatas 10 miliar dolar AS dan tentu ini jadi capaian yang baik," jelas Airlangga.

Maka dari itu, Airlangga berharap agar segenap pemangku kepentingan pada komoditas lain seperti alumunium dan batu bara bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan pada komoditas nikel.

Pembangunan smelter yang lebih terintegrasi guna memberikan nilai tambah produk tentunya bakal membuat hilirisasi berjalan dengan baik dan menguntungkan.

"Bisa dengan dibangun smelter-smelter, ini tentu memberi kita waktu recovery ekonomi lebih cepat dan khusus sawit, momentum ini akan didorong dari reviatalisasi kebun rakyat dengan program replanting yang terintegrasi dananya dari BPDPKS dan KUR," imbuh Airlangga.

Di sisi lain, pesatnya harga komoditas di pasar global menjadi salah satu faktor yang memicu optimisme pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas tujuh persen pada kuartal II 2021.

Hal itu membuat aktivitas impor dan ekspor yang dilakukan Indonesia mengalami perbaikan seiring dengan melonjaknya permintaan dari negara-negara dengan basis ekonomi kuat seperti AS dan Tiongkok. Namun, pertumbuhan ekonomi nasional di atas tujuh persen tetap harus diiringi dengan positifnya pertumbuhan ekonomi di daerah.

Untuk saat ini, beberapa pulau di Indonesia masih mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Sebut saja Sumatra yang masih minus 0,86 persen, kemudian Jawa minus 0,83 persen, dan Kalimantan minus 2,23 persen. Pertumbuhan ekonomi positif hanya dirasakan dua pulau, yakni Sulawesi sebesar 1,2 persen dan Papua sebesar 8,97 persen.

"Pertumbuhan ekonomi ini antara lain juga didorong oleh kenaikan harga komoditas, seperti misalnya komoditas sawit, karet, nikel, kopra, dan batu bara," imbuh Airlangga.