Hasil Rapat Penanganan Kasus Luar Biasa Keracunan MBG

Rapat tersebut dihadiri oleh 12 menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan. Ada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas); Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin; Menteri Kependudukan, Wihaji; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi; dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat.

Kemudian, turut hadir Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari; Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo; Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana; Kepala Badan POM, Taruna Ikrar; dan Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang.

Saat para menteri, wamen, dan kepala badan memasuki ruangan konferensi pers usai rapat, Zulhas duduk di tengah, lalu di samping kanannya ada Prasetyo (Mensesneg), dan di samping kirinya ada Budi (Menkes). Kemudian, di samping Budi ada Tito, dan barulah Dadan Hindayana.

Konferensi pers itu dipimpin oleh Zulhas, bukan BGN. Bahkan, baik Budi maupun Nanik berbicara dalam konferensi pers tersebut. Sebelum menyampaikan hasil rapat, Zulhas mengatakan, pemerintah melihat KLB program MBG bukan dari angka.

"Kami menegaskan insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi ke depan," ucap Zulhas.

Keputusan rapat yang pertama ialah menghentikan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bermasalah, yang terlibat dengan kasus keracunan.

"SPPG yang bermasalah, ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi," ujar Zulhas.

SPPG juga wajib melakukan sterilisasi terhadap seluruh alat makan, memperbaiki sistem sanitasi dan pembuangan limbah.

"Itu antara lain, semua dievaluasi dan diinvestigasi, tapi ada beberapa tadi yang saya sampaikan," ucap Zulhas

Rapat itu juga menetapkan bahwa seluruh pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga (K/L) terkait wajib terlibat dalam pengawasan program MBG.

Kedua, SPPG juga wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

"Rakor kami juga tadi baru selesai, memang Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi itu syarat. Tetapi setelah pasca kejadian, sekarang mendapat peraturan khusus, harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS, harus. Harus itu, nanti dicek, karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi," tutur Zulhas.

Ketiga, layanan kesehatan di daerah dan sekolah juga harus terlibat dalam pengawasan MBG.

"Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan Puskesmas di seluruh Tanah Air, dan juga UKS untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, aktif, untuk ikut memantau SPPG secara rutin, secara berkala," ujar Zulhas.

Setelah menyampaikan keputusan hasil rapat, Zulhas memberikan kesempatan kepada menteri, wamen, dan lain-lain memberikan pernyataan. Namun, hanya Tito yang menyampaikan rencananya terkait perbaikan program MBG.

Dia mentatakan, besok, Senin (29/9), dirinya akan mengumpulkan seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah via online.

"Besok kami dari kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung menkes dan juga akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan," ujar Tito.

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat adalah kewajiban pemenuhan SLHS bagi SPPG.

"Kemudian juga ada dari BGN, Wakil BGN, terus juga wamendikdasmem karena ada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir, tadi kan ada namanya UKS, unit kesehatan sekolah disamping itu juga ada Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi dan itu juga akan melibatkan dinas kesehatan," kata Tito.