Kemenhub Perketat Aturan Mudik, Ini 3 Skema Pengawasannya
Ilustrasi mudik menggunakan sepeda motor. IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memperketat aturan untuk mengantisipasi mudik lebaran 2020, khususnya di jalur darat.
Ada tiga fase pengetatan pengawasan mudik, yakni di jalan tol, jalan arteri, hingga jalan tikus.
"Ini khusus angkutan jalan. Sebenarnya ada 3 fase, antisipasi, arus transportasi," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, Senin (19/5).
Baca Juga: Mudik Masih Dilarang, Mahfud MD Minta TNI-Polri Jaga Ketat Jalan Tikus
1. Fase pertama akan dimulai 23 Mei
Petugas melakukan pemantauan CCTV Angkutan Udara Natal dan Tahun Baru di Posko Natal dan Tahun baru Bandara Soekarno Hatta (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)Fase pertama akan dilakukan pada 23 Mei di mana pengetatan akan dilakukan di jalan tol dan no tol hingga jalan kecil atau jalan tikus.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020, masyarakat yang nekat mudik akan dikembalikan, termasuk agen travel akan ditindak tegas atau mobilnya akan dikandangkan.
Khusus angkutan dengan kriteria non-mudik, seperti petugas medis, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, hingga WNI repatriasi akan ditandai dengan stiker khusus.
"Untuk bus nanti ada stiker untuk memudahkan petugas melakukan pengawasan," kata Adita.
2. Fase kedua, akan ada penyekatan perjalanan jarak pendek
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Oky LukmansyahKedua adalah fase puncak lebaran pada 24-25 Mei. Pengetatan dilakukan dengan menyisir lalu lintas di Jabodetabek.
Adita mengatakan, akan ada penyekatan perjalanan jarak pendek di Jakarta-Cirebon, Jakarta-Kuningan, Jakarta-Bandung.
3. Fase ketiga, Kemenhub akan perkuat personel untuk penyekatan lalu lintas keluar masuk Jabodetabek
IDN Times/Galih PersianaSelanjutnya adalah fase pasca-lebaran. Kemenhub akan memperkuat personel untuk penyekatan lalu lintas keluar masuk Jabodetabek.
"Kendaraan masuk akan disemprot disinfektan, lalu rest area juga," ujar Adita.
Kegiatan ini akan dilakukan bersama instansi lain seperti Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan serta Jasa Marga.
"Sanksi di jalan ini ada di kepolisian. Sanksi kurungan dan Rp100 juta itu sanksi maksimal. Sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 tentang Kekarantinaan Kesehatan," kata Adita.
Baca Juga: Warga Garut Boleh Mudik! Tapi Hanya Dalam Wilayah Kabupaten Saja
Berita Terkini Lainnya
