Realisasi PEN Baru Rp326,74 Triliun per 20 Agustus 2021
Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 20 Agustus 2021 baru mencapai 43,9 persen. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi PEN sebesar Rp326,74 triliun dari pagu anggaran Rp744,77 triliun.
Dari komposisi pembiayaan yang ada, klaster insentif usaha dan perlindungan sosial paling banyak diserap dengan realisasi masing-masing sebesar 82,7 persen dan 53,2 persen.
Baca Juga: Sri Mulyani: Tekor APBN Capai Rp336,9 Triliun per Juli 2021
1. Insentif usaha paling cepat serap anggaran PEN
Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)Suahasil menyampaikan, anggaran PEN untuk insentif usaha sudah terserap sebesar 82,7 persen atau terealisasi Rp51,97 triliun dari pagu Rp62,83 triliun.
"Ini dalam bentuk relaksasi perpajakan dan pada bulan Juli terjadi pemanfaatan siginfikan dalam pemanfaatan usaha oleh dunia usaha," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Agustus 2021, Rabu (25/8/2021).
Adapun manfaat dari insentif usaha ini berupa PPh 21 DTP untuk 76.025 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 125.198 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor untuk 9.305 wajib pajak, pengembalian pendahuluan PPN untuk 1.995 wajib pajak.
Selanjutnya adalah penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh wajib pajak, PPN DTP properti untuk 574 penjual untuk 7.069 pembeli dan PPnBM mobil untuk 6 penjual untuk 69,05 ribu unit.
2. Perlindungan sosial sudah terealisasi hampir Rp100 triliun
Editor’s picks
Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)Selanjutnya, serapan anggaran PEN tertinggi datang dari perlindungan sosial yang mencapai 53,2 persen. Realisasi perlindungan sosial sebesar Rp99,33 triliun dari pagu Rp186,64 triliun.
Beberapa manfaat dari perlindungan sosial ini mencakup: PKH untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako untuk 16,1 juta KPM. Lalu bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta KPM dan bantuan langsung tunai (BLT) desa untuk 5,51 juta KPM.
Manfaat lain adalah Kartu Pra Kerja untuk 2,82 juta orang, bantuan kuota internet untuk 35,95 juta penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, BSU untuk 2,09 juta penerima dan bantuan beras untuk 28,8 juta KPM.
3. Realisasi dari klaster lain
ilustrasi obat-obatan (IDN Times/Mardya Shakti)Dari klaster kesehatan, realisainya baru 35,9 persen atau Rp77,18 triliun dari pagu Rp214,96 triliun.
Klaster Dukungan UMKM dan korporasi paling rendah dengan realisasi 29,6 persen atau Rp48,02 triliun dari pagu Rp162,4 triliun. "Ini karena IJP (Imbal Jasa Penjaminan) belum banyak digunakan tapi KUR meningkat," kata Suahasil.
Terakhir adalah klaster Program Prioritas dengan realisasi 42,6 persen atau Rp50,25 triliun dari pagu Rp117,94 triliun.
Baca Juga: Eko Patrio Kritik Sri Mulyani Soal Vaksin Berbayar
Berita Terkini Lainnya
