Eko Patrio Kritik Sri Mulyani Soal Vaksin Berbayar
Ketua DPW Jakarta PAN Eko Hendro Purnomo/Eko Patrio (Dok. Humas DPW PAN)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengkritik keinginan pemerintah untuk menerapkan vaksinasi mandiri atau berbayar tahun depan.
"Yang gratis aja masih tipis bu, apalagi yang bayar. Ini juga harus disikapi," kata Eko kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja Banggar dengan pemerintah, Rabu (25/8/2021).
Eko kemudian memaparkan data vaksinasi terbaru hingga 24 Agustus 2021. Menurut dia, angka vaksinasi sekarang masih sedikit padahal itu gratis.
"Pertanyaannya adalah tingkat vaksinasi kemarin 24 Agustus baru 15,67 juta untuk dosis kedua dan 28 persen itu dosis pertama dan masih didukung anggaran negara hingga 57,84 triliun," ujar dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Vaksinasi COVID-19 Berbayar Diadakan Tahun Depan
1. Vaksinasi masih belum luas cakupannya
ilustrasi vaksinasi (IDN Times/Herka Yanis).Eko mengungkapkan bahwa vaksinasi yang dilakukan pemerintah saat ini masih belum mencakup ke seluruh daerah di Indonesia.
Vaksinasi tersebut masih terpusat di Jabotabek. Pemerintah saat ini juga masih mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi.
"Itu pun di Jabotabek masih pakai sistem gimmick, terutama di mal-mal, tidak boleh masuk dan sebagainya, tetapi kalau di daerah-daerah ini jutsru mereka agak, agak banyak sekali yang tidak juga mau divaksinasi," tutur Eko.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga menanyakan Sri Mulyani tentang bagaimana cara pemerintah untuk memperluas vaksinasi tersebut dan apakah pemerintah memiliki alokasi anggaran untuk vaksinasi di daerah-daerah.
Editor’s picks
Baca Juga: Sri Mulyani: 27 Juta Orang Dapat Vaksinasi Berbayar Tahun Depan
2. Vaksinasi berbayar direalisasikan tahun depan
Vaksinasi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (5/5/2021). (IDN Times/Herka Yanis).Kebijakan vaksinasi berbayar pertama kali disampaikan Sri Mulyani saat berbicara dalam Rapat Paripurna bersama DPR RI, Selasa (24/8/2021).
"Upaya percepatan vaksinasi akan dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN, maupun skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat mampu," kata Sri Mulyani.
3. Pemerintah targetkan 27 juta orang dapat vaksinasi berbayar
Ilustrasi Vaksinasi COVID-19 (IDN Times/Uni Lubis)Kemudian, pemerintah juga telah menargetkan lebih dari 20 juta orang mendapatkan vaksinasi berbayar tersebut.
Hal itu terungkap dalam paparan yang disampaikan Sri Mulyani kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (25/8/2021).
Dalam paparan tersebut, Sri Mulyani mencantumkan angka 27 juta orang yang akan mendapatkan vaksinasi mandiri.
"Untuk mereka yang akan melakukan boosting dan vaksinasi mandiri juga akan dibuka ruangan untuk tahun depan. Namun, pemerintah menjamin agar program vaksinasi tercapai untuk herd immunity," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut 3 Kunci RI Keluar dari Jebakan Pendapatan Menengah
Berita Terkini Lainnya
