Himbara Bisa Ikut Salurkan Dana ke Kopdes, Bunga Rendah 2 Persen

15 Sep 2025, 19:42 WIB

Triyan Pangastuti

WhatsApp Image 2025-09-12 at 14.53.48.jpeg

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Menkeu Purbaya dorong perbankan segera salurkan penempatan dana
Koperasi tetap akan dikenakan bunga pinjaman sebesar 6 persen oleh Bank Himbara
Dana senilai Rp200 triliun dibagi ke lima bank Himbara

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi hanya 2 persen. Penurunan bunga ini dimungkinkan setelah pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan dana tersebut sudah tersedia di sistem dan siap dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan koperasi dan pemerintah mulai menyalurkan dana itu pada Jumat (12/9/2025).

"Kami sudah memberikan instruksi ke perbankan. Jika dana ini digunakan untuk Kopdes Merah Putih, maka bunga yang kami kenakan otomatis turun jadi 2 persen, dari sebelumnya sekitar 4 persen. Tidak ada tambahan biaya bagi Bank Himbara, jadi seharusnya program ini bisa berjalan lancar," ujar Purbaya di Istana Negara, Senin (15/9/2025).

1. Menkeu Purbaya dorong perbankan segera salurkan penempatan dana

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Meski pemerintah hanya mengenakan bunga 2 persen kepada perbankan, koperasi tetap akan dikenakan bunga pinjaman sebesar 6 persen oleh Bank Himbara. Hal ini mencerminkan margin operasional bank yang dinilai masih wajar.

Kopdes Merah Putih sendiri dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal Rp3 miliar per unit. Namun, Purbaya menekankan penyaluran dana harus dilakukan secara selektif, hanya kepada koperasi yang benar-benar siap secara operasional dan administrasi.

"Uang itu bisa dipakai untuk Kopdes Merah Putih kalau mereka sudah siap. Jadi tidak ada lagi biaya tambahan bagi Himbara. Seharusnya ini akan berjalan mulus, tapi kami akan tetap dorong agar prosesnya lebih cepat. Kalau perlu, kita gebrak-gebrak," tegasnya.

2. Penempatan dana diharapkan genjot sektor riil

Ilustrasi Cadangan Devisa (IDN Times/Arief Rahmat)

Penempatan dana tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276 Tahun 2025. Dana senilai Rp200 triliun dibagi ke lima bank Himbara, yakni:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Rp55 triliun
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Rp55 triliun
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Rp55 triliun
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp25 triliun
PT Bank Syariah Indonesia Tbk – Rp10 triliun

Penempatan uang negara di bank umum mitra akan dikenakan imbal hasil atau bunga sebesar 80,476 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR Rate). Ketentuan ini tertuang dalam Diktum Kesatu dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang mengatur mekanisme penempatan dana negara di sektor perbankan.

Dengan ketentuan ini, bunga yang diberikan bank kepada pemerintah tidak sebesar suku bunga acuan BI secara penuh, melainkan hanya 80,476 persen dari nilainya. Jika BI Rate saat ini berada di level 5 persen, maka bunga atau imbal hasil yang diberikan bank kepada pemerintah atas dana tersebut adalah sekitar 4,02 persen.

Pemerintah berharap penempatan dana ini dapat memperkuat penyaluran kredit ke dunia usaha, sehingga sektor riil kembali bergeliat. Dengan dana yang harus disalurkan, bank akan terdorong untuk bersaing dalam menurunkan suku bunga kredit.

"Bunga akan cenderung turun, dan itu akan berdampak ke perekonomian. Bisa bunga pinjaman yang turun, bisa juga bunga simpanan. Yang jelas, opportunity cost of money akan menurun. Orang yang punya uang jadi lebih berani belanja, dan yang butuh kredit jadi lebih yakin untuk meminjam," kata Purbaya.

3. Kemenkop akan beri pendampingan bagi koperasi desa merah putih

Ferry Juliantono resmi menjabat sebagai Menteri Koperasi (Menkop). (IDN Times/Ilman Nafian)

Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengatakan langkah penempatan dana Rp200 triliun akan memperkuat kapasitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada koperasi yang menjadi bagian dari program tersebut.

Saat ini, pemerintah juga sedang membahas regulasi teknis penyaluran pinjaman kepada sekitar 16.000 koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada September hingga Oktober 2025.

"Tadi dibahas juga soal suku bunga. Harapannya bisa di bawah 6 persen. Ini hasil pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan Pak Dony dari Danantara," katanya.

Untuk mempercepat pelaksanaan program dan membantu koperasi dalam menyusun proposal pembiayaan, Kemenkop UKM akan menugaskan satu orang business assistant untuk setiap 10 koperasi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Project Management Officer (PMO) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota guna memantau dan memperlancar operasionalisasi Kopdes Merah Putih.

"Besok kami mulai keliling ke berbagai daerah bersama Bank Himbara untuk melakukan sosialisasi. Kami akan jelaskan cara pencairan dana serta bagaimana menyusun proposal bisnis," ucap Ferry.

Sebagai bentuk kemudahan akses, pemerintah telah menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan koperasi. Salah satu perubahan penting adalah penghapusan syarat persetujuan dari pemerintah daerah dan musyawarah desa. Kini, proposal cukup disetujui oleh pengawas koperasi untuk dapat diajukan ke Bank Himbara.

"Proposalnya kami buat sesederhana mungkin. Beberapa syarat yang dianggap membebani sudah kami hilangkan. Bahkan, buku panduan atau manual book sudah disiapkan pihak bank agar prosesnya lebih jelas dan cepat," ucap Ferry.