IMF Dukung Penundaan Utang COVID-19 Uni Eropa

Dalam jumpa pers di Brussels, Celasun menjelaskan, penundaan pembayaran utang era COVID-19 akan membantu menciptakan ruang fiskal. Hal ini memungkinkan Eropa tetap membangun prioritas bersama, seperti pembaruan jaringan energi dan peningkatan kemampuan militer.

"Kami melihat ini sebagai pilihan yang baik untuk meningkatkan pengeluaran pada fasilitas umum Eropa," kata Celasun, dilansir Financial Post.

Celasun menambahkan, Uni Eropa bisa menggabungkan penundaan tersebut dengan tambahan pendapatan untuk memperkuat anggaran. Komisi Eropa mencatat jadwal pembayaran utang seharusnya dimulai pada 2028 dengan nilai sekitar 25 miliar euro (Rp511,78 triliun) per tahun.

Utang bersama lebih dari 800 miliar euro (Rp16,37 kuadriliun) itu dikumpulkan pada 2020 sebagai langkah khusus untuk menjaga ekonomi saat pandemik. Kini, beban keuangan baru muncul akibat perang di Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah yang membuat harga energi naik.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, sebelumnya meminta negara-negara Eropa untuk menunda pembayaran utang tersebut. Saat berkunjung ke Athena pada 25 April 2026, Macron menyatakan pelunasan utang saat ini akan membebani anggaran.

"Tidak masuk akal untuk membayar utang Covid-19 sekarang karena akan memberatkan anggaran, sementara saat ini banyak yang mencari surat utang Eropa," kata Macron.

Ia menilai, pelunasan yang dipercepat sebagai langkah yang kurang tepat dan mengusulkan agar utang tersebut diperpanjang serta surat utang baru diterbitkan.

"Kita berutang selama pandemik COVID-19. Sekarang kita disuruh membayar cepat, itu tidak tepat. Mari kita perpanjang utang ini dan terbitkan surat utang baru, karena banyak yang ingin membelinya dengan harga murah agar kita punya ruang keuangan," kata Macron.

Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, juga mendukung usulan tersebut. Ia mempertanyakan alasan pelunasan yang cepat karena hal itu akan mengurangi anggaran hingga enam tahun ke depan, padahal permintaan terhadap surat utang Eropa masih tinggi.

Namun, beberapa negara seperti Jerman memilih berhati-hati. Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil menegaskan, pemerintahnya tidak melihat alasan untuk mengubah aturan utang bersama Eropa karena dana yang ada saat ini dinilai masih cukup.

Perdebatan tentang penundaan pembayaran utang COVID-19 terjadi saat Uni Eropa mencari cara untuk mendanai anggaran militer, industri, dan energi ramah lingkungan di tengah tingginya biaya energi. Masalah ini diperkirakan menjadi bahasan utama dalam perundingan anggaran jangka panjang Uni Eropa untuk periode 2028–2034 yang bernilai 1,8 triliun euro (Rp36,84 kuadriliun).

Macron kembali mengajak Uni Eropa menggunakan utang bersama untuk mendanai investasi di bidang penting seperti pertahanan, luar angkasa, dan kecerdasan buatan. Ia menyadari banyak pihak yang menolak saat ini, namun ia yakin Eropa akhirnya akan sepakat.

"Eropa ingin tetap bisa bersaing dengan negara lain," kata Macron.

Di sisi lain, Kanselir Jerman, Friedrich Merz mengingatkan, utang bersama hanya boleh dilakukan pada kondisi pengecualian seperti saat krisis COVID-19, bukan sebagai kebiasaan normal.

"Pada dasarnya Uni Eropa harus mencukupi kebutuhan dengan uang yang dimilikinya saat ini," kata Merz.