Indef: Bansos Solusi Kegagalan Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

04 Feb 2024, 14:30 WIB

Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo. (dok. Bapanas)

Jakarta, IDN Times - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah gagal melakukan pengendalian harga pangan pada awal tahun ini. Hal itu kemudian membuat pemerintah seolah kelabakan dengan menggelontorkan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

"Impact dari bansos yang harus dikeluarkan itu adalah karena kegagalan pemerintah mengendalikan harga pangan, khususnya salah satunya beras yang benar-benar naik, semua item kualitas bawah sampai super mengalami kenaikan sampai hari ini," ujar Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto dalam diskusi daring dikutip dari YouTube Indef, Minggu (4/2/2024).

Kegagalan mengendalikan harga pangan juga membuat pemerintah menaikkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun ini. Sebelumnya pada 2023, pagu anggaran perlinsos mencapai Rp476 triliun. Angka itu kemudian naik Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.

1. Percepatan pencairan bansos

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) beras. (dok. Bapanas)

Selain itu, menurutnya, bentuk kegagalan lain pemerintah dalam mengendalikan harga pangan juga tercermin dari percepatan pencairan bansos. Untuk diketahui, bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp200 ribu untuk periode Januari-Maret 2024 dicairkan pada Februari ini.

Dalih pemerintah soal dampak El Nino terhadap kondisi pangan di Indonesia dinilai Eko tidak bisa dijadikan alasan percepatan pencairan bansos dalam waktu menjelang pemilu saat ini.

"Saya rasa sebenarnya bahwa bansos diperlukan masyarakat bawah iya, tapi apakah harus setergopoh-gopoh ini untuk bisa mencairkan segera, saya rasa tidak juga karena dampak El Nino sebtulnya relatif moderat," tutur Eko.

"Ini lebih karena pemerintah gagal mengendalikan harga pangan terutama harga bahan pokok, sehingga kemudian solusinya supaya disposable income masyarakat tetap terjaga, daya beli tetap terjaga adalah memberikan bansos," imbuhnya.

2. Masyarakat harus tahu bansos bukan dari presiden

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Tak heran jika kemudian anggapan politisasi bansos mencuat. Distribusinya yang menjelang pemilu pada 14 Februari 2024 nanti menguatkan hal tersebut.

Kendati begitu, Eko berharap masyarakat mampu mengetahui bahwa bansos yang diberikan saat ini bukan dari presiden, melainkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang merupakan uang rakyat.

"Kemudian karena disalurkan saat momen kampanye jadi terjadi politisasi bansos. Ini kan hal yang disayangkan karena bagaimanapun ini menggunakan APBN dan kita harapkan masyarakat tahu bahwa ini bukan dari presiden, tapi dari APBN yang adalah uang dari masyarakat, dari pajak yang alokasinya untuk perlinsos," beber dia.

3. Bansos yang disalurkan pada awal 2024

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) beras. (dok. Bapanas)

Ada beberapa jenis bansos yang disalurkan pemerintah pada awal 2024 terutama pada Februari. Bansos tersebut, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu selama tiga bulan untuk Januari-Maret 2024 yang diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan ini akan diberikan sekaligus pada Februari yang masing-masing KPM akan langsung menerima Rp600 ribu.

Ada juga penyaluran bantuan pangan beras (BPB) hingga Juni 2024. Bantuan beras ini akan diberikan kepada 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang masing-masing menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan.