India Kucurkan Rp17,5 T Bangun PLTA di Wilayah Sengketa dengan China

Skema ini kemungkinan akan mendukung negara-negara bagian di timur laut dan membantu mereka membiayai kepemilikan pada proyek-proyek yang mereka selenggarakan. Pada umumnya, keterlibatan negara bagian India dapat membantu mempercepat perizinan regulasi, rehabilitasi penduduk setempat, dan negosiasi pembangkit listrik dengan negara bagian tuan rumah.

Diharapkan, rencana tersebut akan diumumkan dalam anggaran federal 2024-2025, yang rencananya akan diumumkan pada 23 Juli oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, kata sumber tersebut, tanpa menyebutkan nama karena informasi masih bersifat rahasia.

India memberikan kontrak kepada perusahaan-perusahaan milik negara, yakni NHPC, SJVNL, dan NEEPCO pada Agustus lalu. Hal ini untuk pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 11,5 gigawatt dengan perkiraan investasi sebesar 11 miliar dolar AS (Rp178,7 triliun), sebagai bagian dari proyek yang lebih luas guna mengembangkan infrastruktur di wilayah perbatasan.

India telah membangun kurang dari 15 PLTA dalam 20 tahun terakhir. Di sisi lain, instalasi batu bara dan sumber energi terbarukan lainnya hampir 10 kali lipat dari proyek-proyek PLTA yang baru.

Sementara itu, kementerian keuangan dan kementerian tenaga listrik India, serta Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi pernyataan mengenai pembangunan 12 proyek PLTA di wilayah sengketa kedua negara.

Bagi New Delhi, Arunachal Pradesh merupakan bagian integral dari India. Akan tetapi, Beijing terus mengklaim seluruh wilayah itu dan menyebutnya bagian dari Tibet Selatan, serta telah menolak proyek-proyek infrastruktur India lainnya di sana.

India sedang gencar mendorong berbagai proyek di wilayah timur, menyusul laporan-laporan bahwa Beijing dapat membangun bendungan di bagian sungai Brahmaputra, yang disebut Negeri Tirai Bambu sebagai Yarlung Tsangbo, yang mengalir dari Tibet melalui Arunachal Pradesh. New Delhi mengkhawatirkan proyek China di wilayah tersebut dapat memicu banjir bandang atau menyebabkan kelangkaan air.

India dan China berbagi perbatasan de facto sepanjang 3.440 km (2.100 mil) yang disengketakan di sepanjang Himalaya, yang disebut Garis Kontrol Aktual (LAC), yang batasnya tidak jelas. Keberadaan sungai, danau, dan lapisan salju berarti garis tersebut dapat bergeser di beberapa tempat, dikutip dari BBC.

Kedua negara itu sedang berupaya meningkatkan infrastruktur di sepanjang wilayah perbatasan mereka sejak bentrokan di Himalaya barat menewaskan 20 pasukan India dan 4 pasukan China pada 2020. Beijing dan New Delhi juga pernah terlibat dalam perang perbatasan pada 1962 silam.

Pada April 2024, New Delhi bereaksi keras terhadap upaya China untuk mengganti nama sekitar 30 tempat di Arunachal Pradesh. Pihaknya menyebut tindakan tersebut tidak masuk akal. Beijing juga meningkatkan ketegangan setahun yang lalu dengan memberi nama China pada 11 lokasi di wilayah itu, Reuters melaporkan.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) India, Subrahmanyam Jaishankar, bertemu dengan Menlu China Wang Yi di Kazakhstan. Keduanya sepakat untuk meningkatkan pembicaraan, guna menyelesaikan berbagai masalah di sepanjang perbatasan mereka.