Jakarta, IDN Times - Indonesia pernah memiliki peran penting dalam industri minyak global dan menjadi bagian dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
Dalam perjalanannya sebagai anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Indonesia mengalami berbagai dinamika, dari produksi yang melimpah hingga perubahan status menjadi pengimpor minyak.
Berikut perjalanan sejarahnya!
Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Indonesia pertama kali bergabung dengan OPEC pada 1962. Dalam perjalanannya, Indonesia memiliki peran penting di OPEC.
Kemudian, kursi Sekjen OPEC dijabat oleh Prof. Subroto pada 1988-1994. Dia dikenal sebagai mediator antara produsen dan konsumen energi.
Indonesia juga diuntungkan ketika OPEC berhasil menjaga stabilitas harga minyak, terutama pada masa harga minyak anjlok pada 1980-an.
''Saat harga minyak sempat turun ke USD 9/barel dari USD 38/barel tahun 1980-an, kita diuntungkan dengan upaya OPEC mendorong kembali kenaikan harga,'' ujar Maizar Rahman yang pernah menjabat sebagai Gubernur OPEC.
Saat Indonesia masih menjadi anggota OPEC, produksi minyaknya mengalami fluktuasi. Pada puncaknya di era 1980-an, Indonesia mampu memproduksi hingga 1,6 juta barel per hari.
Namun, seiring berjalannya waktu, produksi minyak mentah Indonesia terus turun sementara konsumsi mengalami kenaikan. Akhirnya Indonesia menjadi net oil importir sejak 2003.
Dalam keanggotaan OPEC, pada 2008, Indonesia menempati posisi ketiga terbawah dengan produksi minyak mentah (tanpa kondensat) sekitar 846.000 barel per hari.
Akhirnya, keanggotaan Indonesia di OPEC mengalami perubahan. Pada 2008, Indonesia memutuskan untuk keluar dari OPEC karena berubah menjadi negara pengimpor minyak bersih.
Indonesia sempat kembali aktif sebagai anggota pada 2016, tetapi membekukan kembali keanggotaannya pada 2016 setelah diminta mengurangi produksinya sebesar 5 persen oleh OPEC.
Keputusan ini diambil karena pengurangan produksi tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia yang saat itu lebih banyak mengimpor minyak.
"Keputusan tersebut diambil untuk memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia," kata Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Rabu (30/11/2016) silam.