Inflasi Terendah di Indonesia, Pemprov Maluku Utara Dipuji Mendagri

07 Nov 2022, 18:13 WIB

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pemprov Maluku Utara, karena dinilai menjadi salah satu daerah yang memiliki inflasi terendah. Apresiasi ini disampaikan Tito dalam rapat mengenai koordinasi pengendalian inflasi di daerah, yang berlangsung Senin (07/11/2022), di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian menyinggung daerah-daerah yang memiliki inflasi cukup tinggi dan mengapresiasi daerah yang memiliki inflasi rendah.

1. Inflasi Maluku Utara paling rendah di Indonesia

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika memimpin rapat (ANTARA FOTO/Puspen Kemendagri)

Adapun provinsi yang tercatat sebagai daerah dengan inflasi paling rendah di Indonesia adalah Maluku Utara. Menurut Tito, Maluku Utara berhasil menurunkan angka inflasi sebesar 3,23 persen.

"Maluku Utara ini memiliki penurunan angka inflasi 3,23 persen, bahkan menjadi terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih teman-teman di Maluku Utara," puji Mendagri.

2. Sumatra Barat catat angka inflasi tertinggi

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga meminta atensi Gubernur Sumatra Barat yang mencatatkan angka inflasi cukup tinggi. Diketahui dari tahun ke tahun atau data per Oktober 2021 ke Oktober 2022, inflasi di Sumatra Barat tercatat sebesar 7,87 persen.

"Saya paham, meskipun Pak Gubernur Sumatra Barat ini sudah banyak sekali melakukan intervensi-intervensi di lapangan, tapi mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mungkin memerlukan dukungan dari pusat," ujar Mendagri.

Adapun inflasi di Provinsi Sumatra Barat di antaranya dipicu oleh kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Padahal, produksi beras di Sumatra Barat termasuk surplus.

Tito menilai, kenaikan itu dipicu oleh tingginya permintaan dari daerah tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau karena harga jual yang relatif lebih tinggi. Sehingga banyak petani atau pengusaha yang menjual berasnya ke daerah tetangga, karena dinilai lebih menguntungkan.

3. Monitoring evaluasi dan asistensi realisasi APBD

Kemendagri (Dok. Kemendagri)

Sebelum menggelar rapat bersama kepala daerah se-Indonesia, Kemendagri telah turun langsung ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penganggaran penanganan inflasi daerah. Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan pentingnya pemahaman peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu terutama dalam pengelolaan keuangan, termasuk dari sisi perencanaan, pelaksanaan program, dan kegiatan.

“(Terkait penanganan inflasi) daerah bisa menganggarkan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P). Apabila siklus anggarannya tidak ketemu, bisa menggunakan Dana Tidak Terduga (BTT)," tegas Fatoni.