Pembangunan infrastruktur lewat kementerian/lembaga lain
Peran Kementerian PU bersifat mendukung
Alokasi belanja pemerintah pusat di 2026
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026. Dia menepis anggapan pembangunan infrastruktur tersebut tidak lagi menjadi perhatian utama pemerintahan saat ini.
"Enggak, nggak mungkin (nggak menjadi prioritas). Infrastruktur masih tetap prioritas," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Dody menjelaskan, pembangunan infrastruktur pada 2026 tidak lagi sepenuhnya berpusat di Kementerian PU. Beberapa program akan dilaksanakan melalui kementerian/lembaga (K/L) lain.
Dia mencontohkan Kementerian PU terlibat dalam pembangunan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial serta pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Kemudian, Kementerian PU juga masih membangun jaringan irigasi untuk mendukung sektor pangan yang ada di bawah Kementerian Pertanian.
"Jadi ada, masih ada (pembangunan infrastruktur). Cuma tidak bulat di Kementerian PU itu. Kita supporting (K/L) yang lain," tuturnya.
Dody menekankan, peran Kementerian PU bersifat mendukung kementerian dan lembaga lain. Dia menilai infrastruktur memiliki cakupan yang luas sehingga tidak mungkin dipisahkan secara sebagian.
"Sifatnya hanya mendukung. Karena memang kan infrastruktur itu kan luas. Nggak bisa dipotong separuh," tambahnya.
Mengutip dokumen resmi pemerintah, berikut alokasi belanja pemerintah:
Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun
PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp88,6 triliun
Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69,0 triliun
Cek Kesehatan Gratis & TB, revitalisasi RS Rp7,3 triliun
Renovasi/Revitalisasi Sekolah Rp22,5 triliun
Makan Bergizi Gratis Rp335,0 triliun
Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun
Preservasi jalan dan jembatan Rp24,9 triliun
Perumahan Rp48,7 triliun
Bendungan dan Irigasi Rp12 triliun
Koperasi desa/kelurahan Merah Putih Rp83 triliun
Subsidi Non Energi, antara lain Subsidi KUR dan pupuk Rp108,8 triliun
TPG/TPD Non PNS Rp63,5 triliun
Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun
Lumbung Pangan Rp22,4 triliun
Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 triliun
Kampung nelayan dan pergaraman nasional Rp6,6 triliun.