Anggota Komisi VI DPR Minta Pertamina Segera Rekrut Direktur Baru
Dampak kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, akhirnya mencopot Direktur Aset dan Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi. Hal itu dilakukan buntut kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat, 3 Maret 2023.
Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, meminta Pertamina bergerak cepat untuk memecahkan polemik atas lahan yang diduduki masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Deddy meminta agar Pertamina segara mencari pengganti direktur baru.
“Segeralah merekrut direktur baru, time is crucial. Direktur utama Pertamina juga harus memastikan roadmap penataan dan kolaborasi antar sub holding yang saling terkait,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/3/2023).
1. Direktur Aset Pertamina harus memiliki karakter yang tegas
Politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus di depan TMP Kalibata (IDN Times/Ilman Nafi'an)Deddy menjelaskan, direktur aset Pertamina yang baru nantinya harus tegas dalam upaya mewujudkan buffer zone atau zona aman kawasan penyangga. Walaupun, polemik ini sudah berlangsung puluhan tahun yang diduga melibatkan mafia tanah hingga pengusaha besar.
“Oleh karena itu, kami meminta agar Kementerian BUMN memilih pejabat pengganti yang memiliki karakter yang kuat, ketegasan, mampu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan serta kemampuan komunikasi yang handal,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Baca Juga: Jreng! Erick Thohir Resmi Copot Direktur Pertamina
2. Direktur Aset Pertamina juga harus mendapat dukungan jajaran direksi
Dampak kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). (IDN Times/Irfan Fathurohman)Editor’s picks
Selain tegas, direktur asset yang baru nantinya juga harus mendapat dukungan penuh dari jajaran Direksi Holding dan Sub Holding Pertamina, mulai dari Komisaris, sub holding niaga, kilang, infrastruktur dan tentunya pemerintah provinsi DKI serta lembaga penegak hukum.
Hal itu penting, kata Deddy, karena satu hingga tiga bulan ke depan adalah masa yang krusial untuk penertiban kawasan buffer zone yang berisiko tinggi.
“Direktur yang baru harus memastikan buffer zone yang terdampak kemarin tidak diduduki lagi oleh warga, sebab siapa yang bisa menjamin insiden yang sama tidak akan terulang lagi? Relokasi Depo TBBM Plumpang ke kawasan reklamasi New Priok akan membutuhkan waktu antara 4-5 tahun, sehingga faktor risiko tetap tinggi,” kata Deddy.
3. Deddy mendukung upaya relokasi warga dari buffer zone
Jarak depo Pertamina Plumpang dengan permukiman warga hanya 5 meter. (IDN Times/Irfan Fathurohman)Untuk itu, Deddy meminta agar Kementerian BUMN segera melakukan rekrutmen direksi pengganti agar tidak kehilangan momentum. Pertamina harus segera membuat rencana penataan kawasan, melobi Kementerian PUPR dan Gubernur DKI Jakarta untuk relokasi warga.
“Relokasi itu dilakukan baik di lahan aman milik Pertamina, atau lahan lain yang bisa disiapkan. Tidak mungkin hanya Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah ini,” ungkap Deddy.
Deddy juga berharap agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk penataan di lahan-lahan berisiko lainnya milik Pertamina, baik itu depo TBBM ataupun kilang.
“Saya kira tidak mungkin Pertamina melepas begitu saja lahan milik negara yang dikuasainya, itu akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi aset lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Pertamina Akan Buat Buffer Zone di Depo dan Kilang Pertamina
Berita Terkini Lainnya
