Istana: Presiden Prabowo Akan Umumkan Tarif Trump Sore Ini

Hasan mengklaim tarif impor 19 persen untuk Indonesia paling rendah se-Asia. Sebelumnya, banyak pihak memuji Vietnam yang berhasil negosiasi dengan Amerika Serikat, dan tarif impornya bisa ditekan menjadi 20 persen.

"Sekarang pemerintah kita dari tarif awal itu turun ke 19 persen, jadi lebih rendah dibanding dengan negara lain di Asia, jadi kalau," kata dia.

Menurut Hasan, hal itu tidak bisa dianggap sebagai keberhasilan yang kecil. Sebab, awalnya tarif impor Indonesia ditetapkan 32 persen.

"Ini perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin Menko Perekonomian, ini merupakan negosiasi luar biasa, yang juga dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump," kata dia.

Dari dokumen yang diperoleh IDN Times menunjukkan, dalam proposal yang diajukan, pemerintah Indonesia menyampaikan sejumlah komitmen strategis, termasuk penghapusan hambatan tarif dan nontarif, penguatan perdagangan digital, serta pendalaman kerja sama di sektor keamanan dan investasi.

Salah satu poin penting adalah penurunan tarif bea masuk produk asal AS hingga mendekati nol persen, tanpa penerapan kuota impor untuk seluruh produk dari AS. Selain itu, Indonesia berkomitmen mencabut berbagai pungutan yang dianggap memberatkan produk impor AS, terutama jika tarif tersebut melebihi tarif untuk produk sejenis di dalam negeri.

"Mencabut pajak, biaya, atau pungutan pada produk AS yang melebihi yang dikenakan pada produk sejenis dalam negeri," ungkap dokumen tersebut.

Mengenai hambatan nontarif, pemerintah Indonesia juga memberikan relaksasi terhadap sejumlah regulasi impor yang selama ini menjadi perhatian AS, termasuk pelonggaran aturan untuk produk tertentu dengan pengecualian impor babi dan pakaian bekas.

Komitmen lainnya datang dari sektor perdagangan dan teknologi digital. Indonesia sepakat menghapus tarif dan kewajiban deklarasi atas impor produk digital, tidak mengenakan bea atas transmisi elektronik, serta menjamin kelancaran arus data lintas batas dengan AS.

Selain itu, pemerintah memastikan penyedia layanan digital asal AS tidak diwajibkan mendukung media lokal melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, atau skema bagi hasil.

“Tidak mewajibkan penyedia layanan digital AS untuk mendukung media lokal melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, atau skema bagi hasil," tulis dokumen itu.

Sementara itu, dari sisi keamanan nasional, pemerintah berkomitmen mempererat kerja sama strategis dengan Amerika Serikat di bidang maritim dan militer, serta meningkatkan pengawasan perbatasan di wilayah-wilayah sensitif seperti Laut China Selatan.

"Kerja sama yang lebih erat dengan AS dalam ekonomi dan keamanan melalui kebijakan maritim, kecuali percepatan ratifikasi perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) RI-Vietnam. Kemudian pengendalian ekspor, peningkatan kolaborasi militer, penggunaan teknologi komunikasi yang aman, serta penguatan pengawasan dan kontrol perbatasan, khususnya di Laut China Selatan," sambung isi dokumen itu.

Selain itu, dalam bidang ekonomi, Indonesia mendorong kerja sama komersial di sektor mineral kritis, energi, industri, dan investasi strategis. Pemerintah juga membuka peluang yang lebih luas bagi masuknya produk dan investasi asal AS ke pasar Indonesia.