Jalan Panjang Blok Masela ke Tangan Indonesia

Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, Blok Masela di sekitar Laut Aru telah dieksplorasi sejak 1998. Blok Masela dikelola oleh Inpex dan Shell setelah dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama pada 16 November 1998, dan mendapatkan persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) I pada 6 Desember 2010.

Kemudian, pada 10 September 2015, SKK Migas menyampaikan surat rekomendasi revisi PoD I Blok Masela kepada Menteri ESDM yang saat itu dijabat Sudirman Said. Revisi bertujuan untuk pengembangan lapangan Abadi dan komersialisasi Blok Masela, serta memproduksikan cadangan gas sebesar 10,37 TCF hingga 2048.

Ruang lingkup revisi adalah pengeboran 9 sumur pengembangan dan pembangunan fasilitas produksi berupa subsea production system, FLNG kapasitas 7,5 MTPA dan logistic supply base.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM memutuskan untuk melakukan kajian, evaluasi dan reviu dengan melibatkan para ahli. Penunjukan konsultan independen untuk melakukan kajian merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar keputusan pengembangan Blok Masela dilakukan secara hati-hati, mengingat proyek tersebut termasuk besar.

Hasil kajian yang dilakukan Poten dan Partners diserahkan kepada Presiden Jokowi pada 29 Desember 2015. Sebelum memberikan keputusan terkait pengembangan Blok Masela, Presiden terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Inpex dan Shell menyampaikan paparannya.

“Saya kira itu suatu keputusan bijaksana. Kita ingin mendengar semua pihak dan Insyaallah akan ada keputusan terbaik,” kata Sudirman.

Presiden Jokowi akhirnya memutuskan pengelolaan proyek lapangan gas abadi Blok Masela dilakukan di darat, yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Keputusan tersebut diambil setelah melalui banyak pertimbangan dan masukan yang dia terima.

"Dari kalkulasi, dari perhitungan, dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung, kita putuskan dibangun di darat,” kata Jokowi pada 23 Maret 2016.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, keputusan membangun Blok Masela di darat diambil dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, pemerintah ingin ekonomi daerah dan nasional merasakan manfaat dari adanya pembangunan Blok Masela. kedua, demi pembangunan wilayah yang dapat terjadi atas adanya pembangunan besar proyek Masela.

“Setelah keputusan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Menteri ESDM dan oleh SKK Migas,” ujar Jokowi.

Menyusul keputusan Presiden Jokowi terkait pengelolaan Blok Masela yang dilakukan di darat, Kepala SKK Migas yang saat itu dijabat Amien Sunaryadi memastikan Inpex dan Shell tetap berkomitmen melanjutkan pengelolaan di Blok Masela. Inpex dan Shell pun diminta menyampaikan kembali PoD yang diperlukan.

Kepastian itu disampaikan dalam pertemuan pimpinan Inpex dan Shell dengan Kepala SKK pada 23 Maret 2016. Dari pertemuan tersebut Amin menyimpulkan, Inpex dan Shell selaku investor tidak berencana cabut dari Blok Masela.

"Tidak ada rencana untuk cabut dari Blok Masela. Mereka akan tetap ada di Blok Masela," ujarnya.

Menteri ESDM kala itu, Ignasius Jonan menandatangani revisi rencana pengembangan atau Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Juni 2019. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah Final Investment Decision (FID).

Penandatanganan PoD merupakan tindak lanjut atas ditekennya Head of Agreement (HoA) di Jepang tanggal 16 Juni 2019. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto bersama President Direktur Inpex Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyambut baik penandatanganan HoA tersebut setelah sekian lama dilakukan pembahasan. Penandatanganan HoA ini menjadi titik penting bagi investasi hulu migas di Indonesia.

“Dengan nilai sekitar 18-20 miliar miliar dolar AS, yang terbesar untuk investasi satu  kegiatan di Indonesia dan merupakan investasi Jepang terbesar sejak 5 dekade terakhir,” kata Jonan dalam keterangannya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui pengunduran diri Shell dari konsorsium pengelola Blok Masela pada pertengahan 2020, sangat mengejutkan buat pemerintah. Hal itu dia sampaikan dalam jumpa pers awal tahun pada 7 Januari 2023.

Pada awal pengunduran diri Shell, telah dilakukan upaya take over antara Shell dan mitranya, Inpex. Hanya saja, tidak terjadi kesepakatan. Untuk itu dilakukan upaya pencarian mitra pengganti.

Arifin mengatakan, pencarian mitra baru pengganti Shell dilakukan dengan cara roadshow ke berbagai investor. Investor yang berminat, di antaranya adalah PT Pertamina dan Petronas.

"Kami udah keliling ya, udah roadshow nawar-nawarin. Yang terakhir sekarang statusnya adalah dari dalam negeri Pertamina sekarang sedang melakukan due diligence, kemudian juga minat dari Petronas untuk bisa partisipasi masuk," kata Arifin kepada Jurnalis pada 2 November 2022.

Mitra pengganti Shell di Blok Masela diharapkan dapat ditetapkan pada semester I-2023 ini. Hanya saja, perjalanannya tak semulus yang diharapkan.

Menurut Arifin, Shell menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab setelah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari Blok Masela. Padahal pemegang hak partisipasi lainnya, yakni Inpex sudah menunjukkan kesungguhannya terhadap Blok Masela.

"Inpex ada kesungguhannya, tapi gak tahu Shell, ini udah mundur gak bertanggung jawab," tegas Arifin di kantor Kementerian ESDM pada 27 Mei 2023.

PT Pertamina sudah melakukan finalisasi proses pengambilalihan hak partisipasi Shell di Proyek LNG Blok Masela. Penyelesaian divestasi tersebut, sebelumnya alot pada negosiasi harga.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, motor terbesar dari bisnis Pertamina ada di hulu, sehingga investasi terbesar perusahaan ada di subholding PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

"Salah satunya kalau di dalam negeri yang sedang kita finalkan adalah Blok Masela," kata Nicke saat memaparkan capaian kinerja 2022 di Grha Pertamina pada 6 Juni 2023.

Nicke mengatakan, Pertamina memiliki perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) dalam hal negosiasi Blok Masela. Oleh karenanya, pihaknya tak bisa membocorkannya ke publik.

Rencananya, Pertamina akan membayar pembelian hak partisipasi milik Shell di Blok separuh dulu alias tidak langsung lunas.

"Jadi udah ada angkanya, angkanya masuklah dalam targetnya yang akan ambil PI, dan akan diselesaikan akhir bulan ini yaitu separuhnya," kata Arifin Tasrif dalam bincang dengan jurnalis di Kantor Kementerian ESDM pada 16 Juni 2023.

Arifin menjelaskan, Pertamina membayar separuh dulu sebagai tanda jadi atas pembelian saham Shell di Blok Masela. Hak partisipasi Blok Masela saat ini dipegang oleh Inpex dan Shell. Shell menguasai 35 persen saham yang nantinya akan dibeli oleh Pertamina.

"Kalau mau tahu nilainya (nilai transaksi) tunggu akhir bulan. Tapi masuk dalam angka yang memang diharapkan oleh pihak yang mau mengambil alih, Pertamina," sebut Arifin.

DPR RI meminta pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan divestasi saham Shell di Blok Masela oleh Pertamina. Hal itu disampaikan oleh Komisi VII dalam salah satu kesimpulan rapat kerja (raker) bersama Menteri ESDM pada 13 Juni 2023.

"Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan percepatan terlaksananya Proyek Blok Abadi Masela, termasuk mendukung badan usaha minyak dan gas bumi untuk dapat membeli saham participating interest (PI) Blok Abadi Masela dan Shell Overseas Limited," kata pimpinan Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, pemerintah perlu memfasilitasi Pertamina untuk mengakuisisi Blok Masela dari Shell, dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional.

“Kami berharap pemerintah dapat membantu proses akuisisi Blok Masela dengan harga yang wajar. Upaya ini penting agar lifting gas nasional semakin meningkat. Kalau akuisisi 35 persen participating interest Blok Masela ini sukses, maka kontribusi Pertamina bagi lifting gas nasional akan semakin besar,” ungkap Mulyanto dikutip dari laman resmi DPR RI.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa pemerintah melalui BUMN harus mengeluarkan biaya divestasi yang tidak sedikit. Hanya saja, dengan akuisisi tersebut, BUMN migas Indonesia semakin menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Secara umum ini adalah kemajuan untuk Pertamina dan kita semua," tambah Mulyanto.