Jakarta, IDN Times - Kualitas udara sejumlah kota besar di Indonesia yang semakin memburuk membuat pemerintah gencar untuk segera mengatasi polusi udara tersebut. Kendaraan listrik dinilai menjadi solusi untuk mengatasi polusi udara serta pengurangan bahan bakar minyak (BBM).
Alih-alih ingin menjadi solusi, nyatanya harga kendaraan listrik di Indonesia terbilang mahal. Belum lagi jarak tempuhnya yang terbatas. Lantas, apakah kendaraan listrik masih dapat menjadi solusi mengurangi polusi?
Kendaraan listrik pertama akan diterapkan pada transportasi umum. Menurut, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto, ada beberapa jenis kendaraan yang cocok untuk jarak jauh tetapi ada juga kendaraan yang masih harus menggunakan mesin konvensional seperti bus, dikarenakan belum adanya teknologi baterai yang bisa menggantikan hal tersebut.
"Aplikasi kendaraan itu tidak bisa yang saat ini jadi satu teknologi fit for all. Ada beberapa jenis kendaraan yang memang aplikasinya sangat cocok untuk jarak jauh," ujar Harjanto dalam Focus Group Discussion yang bertema "Kendaraan Listrik Sebagai Polusi Udara dan Pengurangan Penggunaan BBM" di Jakarta, Jumat (23/8).
Selain transportasi umum, kendaraan listrik ini nantinya juga akan diterapkan untuk sepeda motor untuk mengurangi polusi di jalan raya.
Mobil bertenaga baterai ini memiliki kekurangan dalam masalah jangkauan tempuh, hanya sekitar 300-350 km yang bisa dicapai. Kendaraan listrik memang tergolong sebagai pilihan hanya ketika ingin mengendarai mobil dalam kota dengan jarak dekat.
"Kekurangan dari mobil baterai jangkauannya hanya 300-350 km, jadi untuk jarak jauh dari Jakarta mau ke Semarang mesti nginap di Cirebon, untuk isi ulang baterainya," ujar Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoi.
Mobil listrik ini biasanya menjadi mobil pilihan bagi pengendara setelah memiliki mobil pertama dan kedua.
Dalam sesi pemaparan, Yohanes Nangoi menjelaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yaitu terkait daur ulang limbah baterai yang belum bisa diwujudkan.
"Ibarat bikin rumah tapi nggak kalian bikin toiletnya, jadi buang kotorannya di mana-mana, jadi jangan sampai ketika mobil baterai mendunia malah membuat Indonesia 20 tahun ke depan jadi punya gunung baterai karena nggak tahu mau dikemanain," ucapnya.
Hingga saat ini baru satu negara yang memiliki teknologi untuk mendaur ulang komponen utama dalam kendaraan listrik ini yaitu Belgia. Beberapa negara dengan kendaraan berjenis hibrida hingga bertenaga listrik penuh, melakukan ekspor baterai ke sana.
Direktur Jendral Ketenagalistrikan, Rida Mulyana, menyampaikan perihal charging station yang akan diterapkan nantinya akan tersedia Sistem Penyedia Listrik Umum (SPLU) di beberapa tempat seperti hotel, mal, bahkan SPBU sekalipun, selagi memenuhi standar keselamatan yang sudah ditentukan sehingga tidak memerlukan biaya APBN dalam proses pembangunannya.
"Tapi tarifnya sudah ada tarif layanan khusus nomor 28 tahun 2016 nantinya akan dijual ke konsumen 1650 per Kwh," tambah Rida Mulyana di dalam sesi.
Terkait kepemilikan SPLU nantinya akan mengusung konsep franchise yang dapat di bangun juga oleh beberapa badan usaha lainnya, dengan mengajukan wilayah usaha sebagai prasyaratan yang harus dipenuhi. PLN sebagai penyedia tenaga listrik akan mendapatkan privilage dalam permasalahan bisnis SPLU ini.