Kebijakan Kemasan Polos Diskriminatif terhadap Merek Rokok Elektronik

11 Nov 2024, 18:30 WIB

Ridwan Aji Pitoko

ilustrasi rokok elektrik sekali pakai (unsplash.com/ultimate_juice_ltd)

Intinya sih...

Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dianggap diskriminatif terhadap merek dagang rokok elektronik.
Penyeragaman kemasan dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen karena hilangnya identitas merek dan munculnya produk murah.

Jakarta, IDN Times - Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, yang tertuang di dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dianggap sebagai upaya diskriminatif pemerintah terhadap merek dagang (brand) rokok elektronik.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan itu dinilai perlu dikaji kembali karena akan mengancam kelangsungan pelaku usaha, dan hak konsumen dalam memilih rokok elektronik yang terbukti lebih rendah risiko menurut berbagai penelitian.

Praktisi Merek dan Pemasaran, Yuswohady menjelaskan, merek merupakan cerminan terhadap kualitas dan diferensiasi antara satu produk dan yang lainnya. Dengan penyeragaman menjadi kemasan tanpa identitas merek, maka akan merugikan pelaku usaha dan konsumen secara langsung.

Bagi pelaku usaha, kelangsungan bisnisnya bakal terancam menurunkan omzet toko karena mendorong perilaku konsumen membeli produk yang murah, bukan berdasarkan pertimbangan atas kualitas produk. Adapun konsumen akan kebingungan dalam memilih produk berkualitas.

"Dampak terburuk dari penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah hilangnya merek dagang. Dilihat dari sisi pemasaran, dampaknya akan banyak muncul produk murah. Yang dikhawatirkan konsumen mencari merek apapun yang cenderung murah. Jadi tidak bersaing soal kualitas, malah bersaing untuk harga murah," tutur Yuswohady, Senin (11/11/2024).

1. Pemicu munculnya produk ilegal

ilustrasi vape atau pod (pexels.com/Ruslan)

Yuswohady menambahkan, kehadiran produk rokok elektronik dengan harga murah akan memicu munculnya produk ilegal. Itu karena yang menjadi persaingan di pasar adalah harga murah, bukan berdasarkan kualitas produk.

"Saya kira pasar rokok elektronik akan mengalami kemunduran karena produk legal akan bersaing dengan produk ilegal yang lebih murah," ujar dia.

Yuswohady pun berharap pemerintah mengkaji kembali wacana kebijakan tersebut. Pertimbangannya, industri rokok elektronik melibatkan berbagai rantai nilai yang luas, salah satunya cukai yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Selain itu, terdapat pelaku usaha dan tenaga kerja yang bergantung terhadap keberlangsungan industri tersebut.

“Pemerintah perlu meninjau ulang aturan kemasan polos agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu,” kata Yuswohady.

2. Keluhan dari Arvindo

ilustrasi vape (unsplash.com/Romain B)

Sementara itu, Ketua Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Fachmi Kurnia mengungkapkan, penerapan kemasan polos akan berdampak langsung pada industri rokok elektronik di Indonesia, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi mayoritas pelaku usahanya

Hal tersebut juga berpotensi diskriminatif karena semua merek akan terlihat sama, sehingga merugikan pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam membangun brand image.

Hilangnya merek dagang akan merugikan produsen legal dan kreativitas usaha yang akhirnya bisa melemahkan posisi industri lokal dalam persaingan di pasar.

"Dengan menghilangkan karakteristik visual yang unik, merek dagang tidak lagi memiliki nilai diferensiasi, dan kreativitas terhadap membangun sebuah brand akan hilang," ujar Fachmi.

3. Arvindo desak pemerintah tinjau kembali aturan penyeragaman merek

ilustrasi produk smartpod vape (pexels.com/Parich Sitthichai

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta seperti dilansir dalam situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI,

Dengan demikian, seluruh elemen tersebut merupakan bagian dari merek suatu produk. Pada RPMK tersebut, berbagai komponen merek didorong untuk tidak boleh ditampilkan pada kemasan produk tembakau dan rokok elektronik.

Fachmi berpendapat aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat menghambat peralihan konsumen ke produk tembakau alternatif yang memiliki risiko lebih rendah.

"Saat ini konsumen masih kesulitan mengenali rokok elektronik yang legal, ditambah adanya kebijakan ini, maka dampaknya semakin mendorong maraknya produk ilegal dengan harga murah. Pada akhirnya, kebijakan tersebut akan merugikan pemerintah," tuturnya.

Fachmi pun mendesak pemerintah meninjau kembali aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan melibatkan para pelaku usaha dalam diskusi.

"Penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan industri dan daya saing pelaku usaha," ujar Fahmi.