Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak menampik adanya kemungkinan jual beli tiket mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah.
Kendati begitu, potensi tersebut dianggap kecil oleh Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub, Suharto.
"Ketika diperjualbelikan (tiket mudik gratis) ada kemungkinannya, tapi kecil. Bisa dari tetangga ke saudara misalnya," ucap Suharto saat konferensi pers di Gedung Kemenhub, Jumat (24/3/2023).
Pemerintah, kata Suharto, selalu mengantisipasi praktik jual beli tiket mudik gratis setiap tahunnya. Untuk tahun ini, pemerintah menggunakan basis data berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna memperkecil potensi penjualan tiket mudik gratis tersebut.
Dengan berdasarkan NIK, pemerintah membatasi pendaftaran tiket mudik gratis hanya untuk empat orang per NIK.
"Di sinilah yang perlu diantisipasi jual beli (tiket) mudik gratis, kita sudah pakai NIK dan batasi. Setiap orang hanya boleh daftar maksimal empat orang," kata Suharto.
Oleh sebab itu, Suharto mengimbau kepada masyarakat yang mengikuti mudik gratis Kemenhub untuk melakukan verifikasi. Hal tersebut untuk mencocokkan data peserta yang sudah terdaftar di awal.
"Kami imbau kepada masyarakat untuk verifikasi sampai H-7," ucap Suharto.
Sekadar informasi, Kemenhub menyediakan program mudik gratis lewat tiga jalur, yakni darat, laut, dan kereta api. Kemenhub menggelontorkan dana Rp20 miliar untuk program mudik gratis angkutan darat, seperti penyediaan bus dan truk penganggung.
Sedangkan untuk mudik gratis menggunakan transportasi laut, Kemenhub menganggarkan Rp15 miliar. Kemudian, Kemenhub juga menganggarkan Rp9,8 miliar untuk mudik gratis menggunakan kereta api.