Kemenhub Intensifkan Pendanaan Non-APBN, Ini Alasannya
Jakarta, IDN Times - Kemenhub berupaya mengintensifkan pendanaan kreatif non-APBN dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Upaya tersebut perlu dilakukan agar konektivitas antar wilayah di Indonesia dapat terus berjalan di tengah keterbatasan fiskal negara.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan indikator ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,01 persen year on year atau lebih baik dari sejumlah negara lain.
Sebagai perbandingan, dia menyebutkan ekonomi Tiongkok tumbuh 4,8 persen, Singapura 3,4 persen, AS 4,29 persen, dan Jerman 4,0 persen. Namun di sisi lain, situasi ketidakpastian global yang masih tinggi baik tentang COVID-19 maupun geopolitik dunia, termasuk konflik Rusia-Ukraina.
"Ini membuat pemerintah harus melakukan antisipasi dengan melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2023," ujar Menhub saat melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenhub dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2023, Selasa (7/6/2022).
1. Terdapat selisih besar antara kebutuhan dan alokasi
Menhub mengatakan berdasarkan data 5 tahun terakhir, menunjukkan selisih yang cukup besar antara pagu kebutuhan dengan alokasi yang diberikan kepada Kemenhub. Pada 2023, pagu kebutuhan Kemenhub sebesar Rp73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp33,02 triliun atau terdapat selisih sebesar Rp40,78 triliun.
“Gap yang ada ini harus dikreasikan dari pendanaan kreatif (non APBN). Beberapa pendekatan yang melibatkan pihak swasta telah kami lakukan untuk mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara,” ujar Menhub.
2. Peran swasta dalam pembangunan makin baik
Menhub mengatakan, sampai saat ini peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi makin baik. Upaya membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara telah dilakukan seperti dengan Jepang, Korea, dan sejumlah negara di eropa.
“Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan,” ujar Menhub.
3. Kemenhub lakukan penentuan skala prioritas pembangunan
Selain mengintensifkan pendanaan kreatif dan mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), penentuan skala prioritas pembangunan juga harus dilakukan. Fokus dan kebijakan penyusunan anggaran dan belanja tahun 2023 diarahkan pada sejumlah hal.
"Di antaranya, proyek-proyek yang sedang berjalan seperti pemenuhan target RPJMN, major project, dan direktif seperti PSN, Perpres, dan kegiatan prioritas, mengakomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," kata Menhub.
4. Kemenhub fokus proyek yang sudah berjalan
Lebih lanjut, Kementerian Perhubungan saat ini memang berkonsentrasi terhadap proyek yang sudah ada. Jika ada inisiatif proyek baru, hanya sebatas perencanaan dan penentuan lokasi (penlok).
"Seperti yang sudah kami inisiasi di Palembang untuk membangun Pelabuhan di Tanjung Carat. Dimana kami berikan kesempatan kepada BUMD dan swasta untuk mengembangkannya tanpa APBN. Ini akan menjadi format yang akan dilakukan di daerah-daerah lainnya,” ucap Menhub.
5. DPR minta Kemenhub sesuaikan pagu indikatif
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya memahami pagu indikatif tahun 2023 yang dialokasikan kepada Kemenhub.
“Kami minta Kemenhub untuk menyesuaikan pagu indikatif dengan program pembangunan yang berskala nasional dan juga yang menjadi aspirasi daerah,” ucapnya.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Bappenas 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian atau Lembaga tahun 2023 Pagu Indikatif Tahun 2023 Kemenhub dari sumber pendanaannya meliputi:
- Rupiah murni Rp18,23 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,55 triliun
- Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,48 triliun
- Pinjaman Luar Negeri Rp958 miliar
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp8,78 triliun
Dari total pagu indikatif 2023 sebesar Rp33,02 triliun, telah dilakukan rekomposisi alokasi anggaran dan SBSN per unit Eselon I di lingkungan Kemenhub yakni:
- Sekretariat Jenderal Rp541 miliar
- Inspektorat Jenderal sebesar Rp96 miliar
- Ditjen Perhubungan Darat Rp5,15 triliun
- Ditjen Perhubungan Laut Rp8,86 triliun
- Ditjen Perhubungan Udara Rp7 triliun
- Ditjen Perkeretaapian Rp7,27 triliun
- Badan Kebijakan Transportasi Rp160 miliar
- Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3,66 triliun
- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp259 miliar
