Kemenkeu Ingatkan BUMN agar Tak Sering-sering Minta Suntikan Modal

27 Okt 2022, 14:50 WIB

ilustrasi suntikan dana (IDN Times/Nathan Manaloe)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengingatkan badan usaha milik negara (BUMN) terkait penyertaan modal negara (PMN). Rio meminta agar BUMN tak melulu meminta PMN.

"Saya sangat menghindari anda (BUMN) datang ke saya minta penyertaan modal negara. Itu salah satu pesan saya," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022).

Terkait hal tersebut, Rio mewanti-wanti perusahaan pelat merah agar investasi mereka bisa benar-benar bermanfaat, misalnya saja di sektor properti.

"Di sisi lain dari kehidupan saya sebagai Dirjen Kekayaan Negara kami juga memberikan PMN. Jadi saya minta kepada BUMN-BUMN kita manakala anda masuk ke properti pastikan bahwa investasi anda tersebut bermanfaat," tuturnya.

1. Erick Thohir pastikan PMN tepat sasaran

Ilustrasi Modal. (IDN Times/Aditya Pratama)

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya memastikan PMN kepada BUMN kini lebih efektif dan tepat sasaran, dan tidak akan diberikan sembarangan kepada BUMN yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bahkan, dia menegaskan akan menyikat oknum di BUMN yang tidak memanfaatkan dana PMN sesuai kepentingan yang telah ditetapkan.

"Kalau BUMN tidak sehat, tidak kuat lagi secara korporasi, apalagi tidak punya manfaat untuk masyarakat, ya sayang uang negara harus dihambur-hamburkan, karena itu kita memastikan PMN tepat sasaran," ucap Erick dalam keterangan resmi Kementerian BUMN yang dikutip Minggu (20/3/2022).

2. Pengajuan PMN harus direstui tiga menteri

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Erick mengatakan saat ini proses pengajuan PMN harus berdasarkan kesepakatan tiga menteri yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri teknis lainnya. Sebagai contoh, pengajuan PMN untuk BUMN infrastruktur akan melibatkan Erick Thohir, Sri Mulyani, dan Basuki Hadimuljono.

"Suntikan PMN sekarang ini tidak bicara tol Sumatera disuntik sekian, tidak. Suntikan itu kita fokuskan untuk di ruas yang mana penyelesaiannya. Jadi ini tepat, jangan sampai penyuntikan ini disalahgunakan untuk kepentingan lainnya," kata Erick.

3. Kontribusi BUMN lebih besar dari PMN yang diberikan negara

Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, Erick menyoroti kontribusi BUMN terhadap negara melalui pajak hingga dividen mencapai Rp377 triliun pada 2020. Sedangkan, jumlah PMN yang diberikan negara untuk BUMN hanya sebesar 4 persen dari total kontribusi BUMN secara konsolidasi.

Meski begitu, dia mengatakan PMN disuntikkan ke BUMN untuk melakukan akselerasi transformasi BUMN. Dari suntikan PMN, dia klaim bahwa telah terjadi transformasi, baik dari perubahan model bisnis hingga efisiensi. Salah satu bukti dari efisiensi itu, BUMN mampu meningkatkan valuasi saham seperti Telkom, Mandiri, dan BRI yang jika ditotal mencapai Rp1.600 triliun.

"Jadi bayangkan valuasi tiga BUMN saja sudah Rp1.600 triliun. Jadi kalau ada pihak-pihak, kok utang BUMN besar, ya memang besar. Itulah kenapa kita sekarang di bawah kementerian kita rapikan mana utang-utang produktif dan mana utang-utang yang koruptif. Yang koruptif kita sikat," ujar dia.