Kemenperin Tegaskan Impor Tak Dilarang, tapi Diatur Volumenya

Febri menjelaskan, sebagian komoditas impor yang memerlukan pertek merupakan produk akhir industri. Namun, proses penerbitan pertek untuk bahan baku berjalan lancar dan cepat, dengan waktu maksimal dalam lima hari kerja.

Dengan berlakunya regulasi tersebut, tidak ada alasan untuk mengubah kembali regulasi lartas untuk produk-produk yang sudah siap. Hal itu diharapkan akan meningkatkan penggunaan produk industri dalam negeri yang mampu menghasilkan produk sejenis dengan produk impor, serta memperkuat posisi devisa rupiah yang sedang tertekan.

“Selain itu, adanya upaya-upaya untuk mengubah kembali Permendag tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan membanjirnya produk-produk hilir sejenis ke dalam negeri yang berisiko mematikan industri dalam negeri,” ucap dia.

Febri menbatakan, permintaan penerbitan pertek dari industri terhambat karena kurangnya landasan hukum. Namun, dengan diberlakukannya peraturan baru, permintaan tersebut sekarang dialihkan dari Kemenperin ke Portal INSW, dan Kementerian Perdagangan untuk proses penerbitan Perizinan Impor.

“Kami mengimbau perusahaan yang mengajukan pertek untuk mengunggah dokumen yang diminta sesuai peraturan, seperti dokumen realisasi impor sebelumnya, kapasitas industri bagi industri pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selain itu, para pemegang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) juga perlu beradaptasi dengan portal Sistem Informasi Industri Nasional (Siiinas),” tutur dia.

Kemenperin berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang memerlukan pertek untuk produk-produk tersebut, dengan mempertimbangkan permintaan dan pasokan nasional.

Oleh karena itu, Kemenperin berharap agar semua pihak, termasuk lembaga pemerintah, industri, pengusaha, importir, dan asosiasi, dapat bekerja sama dengan baik untuk memastikan pemenuhan kebutuhan nasional tersebut.

“Hal ini agar terhindar dari salah tafsir terhadap peraturan yang berlaku,” ucap Febri.

Langkah-langkah untuk memperkuat industri nasional dan mendorong investasi, terutama pada produk-produk yang memiliki volume impor besar seperti AC, mesin cuci, dan kulkas, terus dilaksanakan.

Hal itu mengingat produk-produk tersebut sudah diproduksi di dalam negeri. Impor masih diperbolehkan untuk mengatasi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

“Kami menegaskan, impor tidak dilarang, namun diatur volumenya sehingga kontribusi sektor industri terhadap ekonomi nasional bisa meningkat,” tambah Febri.