Kementan: 58.275 Hewan Ternak Telah Diberi Vaksin PMK

Nasrullah meminta para petugas lapangan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada hewan sehat di daerah yang saat ini merah dan kuning, untuk mengurangi meluasnya penyebaran PMK.

“Kami mohon kerja sama aktif para pimpinan daerah agar segera menerjunkan petugas vaksinator, karena saya lihat masih banyak yang belum bergerak, padahal vaksin sudah diterima. Kita percepat lagi upaya di lapangan,” kata Nasrullah.

Dikatakan Nasrullah, daerah yang paling aktif melakukan vaksinasi terpantau saat ini di situs resmi siagapmk.id yakni di Kabupaten Malang, Jawa Timur sebanyak 24.483 ekor, Pasuruan, Jawa Timur 4.746 ekor, Bandung Barat, Jawa Barat 5.139 ekor, dan  Banyumas sebanyak 1.729 ekor.

“Data ini bersifat sementara dan saya yakin akan terus bertambah, seiring distribusi vaksin yang sudah sampai ke daerah-daerah,” ujarnya.

Sebagai tambahan, pemerintah telah melakukan distribusi vaksin darurat PMK sebanyak 651.700 dosis sejak Jumat (24/6/2022), dan telah diterima berbagai daerah kantong ternak nasional.

"Saat ini pemerintah menetapkan 5 kunci STOP PMK dengan 5M, yaitu memberikan vaksin pada ternak sehat. Menjaga sanitasi dan biosekuriti kandang. Membatasi lalu lintas ternak dan produk ternak. Mengisolasi ternak sakit dan ternak baru. Terakhir, melaksanakan stamping out (pemusnahan) ternak," ucapnya. 

Penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia menemui babak baru. Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya mengusulkan anggaran sebesar Rp4,6 triliun. Sumber dananya sendiri berasal dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Untuk penganggaran PMK sendiri pada 2022 awalnya Rp4,42 triliun. Kemudian, dari perkembangan terbaru kami melakukan reevaluasi terhadap usulan tersebut. Sehingga, totalnya menjadi Rp4,6 triliun," kata Sektretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Sementara itu, Komisi IV DPR RI menyesalkan tindakan pencegahan penularan PMK yang dilakukan oleh Kementan. Komisi IV menilai Kementan lambat dalam menangani PMK di dalam negeri. Komisi IV meminta agar Kementan segera melakukan percepatan pendistribusian vaksin PMK, sebagai upaya pengendalian penyebaran PMK pada hewan ternak dengan mengutamakan daerah prioritas yang terkena wabah.

"Kita belum menyetujui nih (anggaran PMK yang diajukan Kementan). Kita baru mendengarkan ya. Supaya jelas ini. Kalau mereka (Kementan) tidak detail saya tidak menyetujuinya. Saya gak mau kasih cek kosong ke pemerintah," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin.