Kementerian Komdigi Jadi Penyumbang Terbesar PNBP di Kuartal I-2025

12 Mei 2025, 11:53 WIB

Triyan Pangastuti

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dok. IDN Times)

Intinya sih...

Kemkomdigi menjadi penyumbang PNBP terbesar di antara seluruh K/L pada kuartal I-2025.
Realisasi PNBP per 31 Maret 2025 sebesar Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target APBN 2025.
Pihaknya telah menyusun empat strategi untuk menggenjot PNBP tahun ini.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan mencatat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L) pada kuartal I-2025.

Dari total PNBP K/L senilai Rp29,7 triliun, Kemkomdigi menyumbang Rp3,25 triliun atau sekitar 10,9 persen. Angka ini melampaui kontribusi kementerian besar lainnya seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

“PNBP K/L adalah Rp29,7 triliun, 71,7 persennya berasal dari 10 kementerian ini. Jadi, kontribusinya cukup besar. Ini memperlihatkan betapa pentingnya peran K/L dalam konteks PNBP kita,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam keterangannya dikutip, Senin (12/5/2025).

1. Rincian sumber PNBP

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)

Secara keseluruhan, realisasi PNBP per 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp513,6 triliun. Sumber utama PNBP mencakup:

PNBP sumber daya alam (SDA) migas: Rp24,9 triliun (20,6 persen dari target)
PNBP SDA nonmigas: Rp25,7 triliun (26,5 persen)
PNBP kekayaan negara yang dipisahkan/dividen BUMN: Rp10,88 triliun (12,1 persen)
PNBP lainnya: Rp37,2 triliun (29,1 persen)
PNBP badan layanan umum (BLU): Rp17,1 triliun (21,9 persen)

2. Perkuat strategi genjot PNBP

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan, pihaknya telah menyusun empat strategi untuk menggenjot PNBP tahun ini. Strategi tersebut meliputi perbaikan tata kelola, peningkatan kepatuhan dan perluasan basis penerimaan, pemberian insentif PNBP yang terukur, serta penguatan sumber daya dan organisasi.

"Ini strategi yang saat ini benar-benar kami perhatikan secara sangat detail. Ada empat hal yang menjadi fokus strategi bisa kita sebut sebagai strategi extra effort atau strategi untuk terus meningkatkan dan memperbaiki PNBP kita," ujarnya.

3. Daftar 10 kementerian lembaga penyumbang PNBP terbesar

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Berikut daftar lengkap 10 kementerian dan lembaga penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I-2025:

Kementerian Komunikasi dan Digital Rp3,25 triliun (10,9 persen)
Kementerian Perhubungan Rp3,16 triliun (10,6 persen)
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp2,22 triliun (7,4 persen)
Kepolisian RI (Polri) Rp2,12 triliun (7,1 persen)
Kejaksaan Rp0,81 triliun (2,7 persen)
Kementerian ATR/BPN Rp0,80 triliun (2,7 persen)
Kementerian Agama Rp0,56 triliun (1,9 persen)
Kementerian Hukum Rp0,53 triliun (1,8 persen)
Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,48 triliun (1,6 persen)
Kementerian Pertahanan Rp0,47 triliun (1,6 persen)

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas capaian ini, sekaligus menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan publik dan dunia usaha yang telah mempercayakan perizinan dan layanan digital kepada Kemkomdigi. Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Namun yang lebih penting, ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan layanan, transparansi, dan inovasi digital demi mendukung penerimaan negara,” ujar Meutya.