Ketua KPCPEN: Anggaran Kesehatan 2021 Naik 300 Persen

09 Mar 2021, 23:58 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (5/8/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah menambah anggaran PEN 2021.Hal ini, kata Airlangga, adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk penanganan ekonomi dalam rupa kebijakan anggaran.

"Sehingga program pemulihan ekonomi ini kita menaikkan anggarannya mendekati 700 Triliun, jadi kalau tahun lalu realisasi 579 triliun, saat sekarang pemerintah menaikkan," ujar dia dalam program Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yang disiarkan melalui YouTube BNPB, Selasa (9/3/2021).

Airlangga mengatakan bahwa rumus PEN 2021 masih sama dengan tahun lalu, yakni dengan lima kebijakan, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, dukungan UMKM dan program-program prioritas serta insentif usaha. Sedangkan dari sektor kesehatan, Airlangga mengatakan ada kenaikan anggaran 300 persen untuk sektor kesehatan.

"Dari sektor kesehatan anggaran kesehatan itu dibandingkan tahun lalu yang di PEN itu naik 300 persen, terkait testing, tracung, therapeutic, vaksin, itu sudah dimasukkan," ujarnya.

1. Anggaran untuk kesehatan tahun ini mencapai Rp176,30 triliun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Dari data yang ditampilkan Airlangga, total anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai Rp176,30 triliun. Angka itu naik hampir 3 kali lipat dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp63,51 triliun.

Total anggaran untuk dianostic testing dan tracing adalah sebesar Rp9,91 triliun, therapeutic atau biaya perawatan Rp61,94 triliun, program vaksinasi Rp18,61 triliun, intensif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, dan penangannya lainnya berjumlah Rp27,67 triliun.

2. Anggaran untuk UMKM dan pajak kendaraan mewah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Website/ekon.go.id)

Airlangga juga mengatakan bahwa anggaran lainnya yang terbilang besar bakal diberikan untuk dukungan UMKM. "Karena pengusaha kecil menengah yang jumlahnya 64 juta ini masih diberikan dukungan oleh pemerintah, baik dalam bentuk subsidi KUR dan KUR sendiri didorong ditingkatkan," kata dia.

Kemudian, dia mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong segi konsumsi, karena 57 persen perputaran ekononi berasal dari konsumsi.

"Tahun kemarin terpukul paling dalam dan tahun ini kita melakukan stimulan bagi konsumsi bagi PPM BM, pajak barang mewah kendaraan bermotor," ujarnya.

Hal itu diberikan secara bertahap, masyarakat tidak akan dikenakan pajak untuk tiga bulan pertama selam 100 persen, kemudian 50 persen di tiga bulan berikutnya dan di tiga bulan terakhir dikenakan diskon pajak sebesar 25 persen.

3. PPN beli rumah ditanggung pemerintah

Ilustrasi maket properti. ANTARA FOTO/R. Rekotomo

Sektor lainnya yang juga terkena intensif relaksasi ekonomi adalah sektor properti. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nantinya akan ditanggung pemerintah sebanyak 100 persen.

"PPN untuk pembelian dibawah Rp2 miliar itu ditanggung 100 persen oleh pemerintah, sehingga ini berlaku untuk mereka yang punya NPWP," kata Airlangga.

Kebijakan ini hanya berlaku untuk pembelian satu rumah dan tak boleh dijual selama satu tahun awal. Kemudian untuk rumah dengan harga beli di atas Rp2 hingga Rp5 miliar akan diberikan potongan 50 persen.