Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 Dapat WTP dari BPK

08 Jul 2024, 11:15 WIB

Presiden Jokowi dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

BPK memberikan predikat WTP terhadap LKPP Tahun 2023, yang ke-8 sejak tahun 2016.
BPK bersinergi dengan pemerintah untuk laporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Kepala BPK, Isma Yatun, mengatakan, predikat WTP ini merupakan yang ke-8 secara berturut sejak tahun 2016.

Hal itu Isma sampaikan dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).

"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tetap memperoleh opini WTP," ujar Isma, Senin (8/7/2024).

1. BPK terus bersinergi dengan pemerintah

Ketua BPK, Isma Yatun dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Isma mengatakan, BPK terus bersinergi dengan pemerintah untuk menghadirkan laporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

"Sebagai salah satu pilar utama dalam accountability chain, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," kata dia.

2. Jokowi sebut WTP bukan prestasi

Presiden Jokowi dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyebut predikat WTP itu bukanlah prestasi. Menurutnya, memberikan laporan keuangan secara transparan dan baik merupakan kewajiban setiap aparatur negara.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara," ucap Jokowi.

Jokowi menyampaikan, aparatur negara harus memiliki rasa tanggung jawab setiap tahun diperiksa keuangannya sehingga harus memberikan laporan yang baik.

"Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," ujar Jokowi.

3. Jokowi bersyukur tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik

Presiden Jokowi dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jokowi menyampaikan, tahun 2024 diprediksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3,2 persen. Hal itu karena ada krisis ekonomi yang melanda beberapa kawasan.

Meski demikian, Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 di kuartal I baik.

"Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil, ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11 persen," kata Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, inflasi juga tetap terjaga. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada jajarannya, baik di tingkat pusat dan daerah.