Lewat 80 Ribu Kopdes, Pemerintah Mau Bangun PLTS 100 Miliar Dolar

24 Jul 2025, 12:40 WIB

Trio Hamdani

Pasok LPG, Pertamina Dukung Koperasi Desa Merah Putih (dok. Pertamina)

Intinya sih...

Pemerintah kaji pembangunan PLTS berbasis desa
Anggaran yang diperlukan capai 100 miliar dolar
PLTS tak memerlukan transmisi panjang

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah berencana memanfaatkan koperasi desa (kopdes) sebagai basis pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Koperasi yang telah dibentuk di 80 ribu desa itu akan difungsikan juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, termasuk sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Sehingga, kopdes tidak hanya untuk simpan pinjam.

"Koperasi tadi tidak hanya simpan pinjam, tetapi di situ juga nanti akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang berada di desa, termasuk mempersiapkan energi baru-terbarukan," katanya kepada jurnalis di Djakarta Theatre, Kamis (24/7/2025).

1. Pemerintah kaji pembangunan PLTS berbasis desa

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk pertanian di Desa Krandegan, Purworejo. (Dok. IDN Times)

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut, pembangunan PLTS di seluruh kopdes dengan luas lahan antara 1 hingga 1,5 hektare per desa sedang dikaji. Proyek dikembangkan secara bertahap di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

"Nanti kita akan bangun 1 sampai 1,5 hektare solar panel berbasis desa, kecamatan, kabupaten. Jadi punya energi yang mandiri," sebutnya.

2. Anggaran yang diperlukan capai 100 miliar dolar

ilustrasi dolar (pexels.com/Pixabay)

Dia menyebut anggaran yang dibutuhkan mencapai 100 miliar dolar AS, atau sekitar Rp1.630 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS). Angka itu setara dengan total subsidi listrik selama empat tahun, yang rata-rata mencapai 25 miliar dolar AS per tahun.

"Kita subsidi energi listrik setiap tahun 25 miliar dolar, setiap tahun," ujar Zulhas.

Menurutnya, jika proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan tersebut berjalan sesuai perhitungan, pemerintah tidak perlu lagi memberikan subsidi mulai tahun kelima.

"Memang diperlukan kira-kira 100 miliar dolar, sudah dihitung. Artinya kalau 100 miliar dolar, (anggaran) 4 tahun subsidi itu sudah bisa bayar. Berarti kita tahun ke-5, tahun ke-6 itu sudah nggak perlu subsidi lagi," jelasnya.

3. PLTS tak memerlukan transmisi panjang

PT PLN (Persero) segera mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid dengan kapasitas 1,3 Mega Wattpeak (MWp) yang terletak di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar. (web.pln.co.id)

Zulhas menambahkan, PLTS berbasis desa tidak memerlukan jaringan transmisi panjang seperti sistem PLN. Hal itu dinilai lebih efisien. Namun perlu keberadaan baterai penyimpanan untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di setiap wilayah.

"Listrik yang pakai solar (panel) setiap desa itu berbasis desa, kecamatan, kabupaten itu tidak perlu transmisi yang panjang seperti PLN. Maka dia akan lebih efisien. Yang diperlukan tentu nanti baterai penyimpanan," tambahnya.