Percepat Bentuk Kopdes Merah Putih, Mendagri: Bisa Pakai BTT
- Mendagri mengimbau Pemda alokasikan APBD untuk mendukung pembentukan Kopdeskel Merah Putih
- Pemda dapat gunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membentuk koperasi desa/kelurahan
- Presiden menargetkan seluruh Kopdeskel Merah Putih terbentuk pada 12 Juli 2025
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tirto Karnavian, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) tidak ragu mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia menekankan, Pemda juga dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar bersamaan dengan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Acara tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/5/2025).
"Pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga atau BTT untuk mendukung pembentukan Kopdeskel Merah Putih,” ujar Tito menegaskan.
1. Mendagri imbau Pemda tidak ragu menggunakan BTT
Tito memahami bahwa Pemda kerap ragu menggunakan BTT karena menganggapnya hanya diperuntukan bagi kondisi darurat. Untuk menjawab keraguan tersebut, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih yang ditetapkan pada 7 Mei 2025.
SE itu dapat menjadi payung hukum bagi Pemda sehingga tidak perlu ragu menggunakan BTT dalam pembentukan Kopdeskel Merah Putih.
“Silakan [BTT] digunakan, jangan ragu-ragu menggunakan, misalnya untuk membayar biaya notaris untuk desa-desa yang akan membuat badan hukum [Kopdeskel Merah Putih],” jelas Tito, dilansir dalam keterangan tertulis.
2. Pembentukan Kopdeskel Merah Putih perintah langsung dari Presiden Prabowo
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, pembentukan Kopdeskel Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2025. Pembentukan itu disebut membutuhkan sokongan dari Pemda, termasuk pemerintah desa dan kelurahan.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya sanksi bagi kepala desa atau lurah yang tidak mendukung program nasional tersebut. Sanksi dapat diberikan bupati dan wali kota selaku pejabat pembina kepala desa maupun lurah.
Sementara itu, gubernur dan pemerintah pusat bertugas memberikan teguran jika bupati atau wali kota tidak mengambil tindakan atas pelanggaran yang terjadi.
Karena itu, kata dia, bupati dan wali kota berperan penting dalam mengawasi pembentukan koperasi.
"Nah ini yang mungkin rekan-rekan para bupati/wali kota perlu betul-betul pahami, tugas dan tanggung jawab rekan-rekan dalam rangka membina desa,” bebernya.
3. Zulkifli pastikan Kopdeskel Merah Putih segera terbentuk
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait terus berupaya mempercepat pembentukan Kopdeskel Merah Putih.
Presiden bahkan telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 pada 2 Mei 2025, yang membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Zulkifli menegaskan, pihaknya menargetkan seluruh Kopdeskel Merah Putih sudah terbentuk pada 12 Juli 2025. Tak pelak, ia meminta Pemda agar mendukung pembentukan tersebut.
“Mohon dukungannya Saudara-Saudara, para gubernur, para bupati/wali kota dan kita semua. Ini sangat mulia ya, mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk kebangkitan desa-desa,” kata Zulkifli.
