Lewat WCCE 2026, Indonesia Dorong Ekonomi Kreatif Masuk Agenda PBB

Riefky menjelaskan, Jakarta Vision on Creative Economy akan memuat empat pilar utama. Pilar pertama berkaitan dengan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dan transformasi digital.

Pilar kedua mencakup keberlanjutan ekonomi sirkular serta desain yang berkelanjutan. Pembahasan ini diarahkan untuk memperkuat hubungan antara pengembangan industri kreatif dan praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Pilar ketiga berfokus pada kekayaan intelektual dan hak pekerja kreatif. Aspek ini menjadi penting dalam ekosistem ekonomi kreatif karena karya, ide, dan inovasi merupakan bagian utama dari nilai ekonomi yang dihasilkan industri tersebut.

Adapun pilar keempat menekankan inklusivitas ekosistem kreatif dan pemberdayaan komunitas. Melalui pilar ini, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat dan memperluas kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Riefky, dokumen tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai hasil konferensi, tetapi juga sebagai pijakan untuk memperkuat kerja sama dan kebijakan ekonomi kreatif di tingkat internasional.

“Tujuan dari konferensi internasional ini adalah menghasilkan visi bersama dalam penguatan ekonomi kreatif dunia,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kamapradipta menjelaskan Indonesia telah mendorong isu ekonomi kreatif dalam berbagai forum multilateral sejak WCCE pertama pada 2018. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama Kementerian Luar Negeri dan kementerian yang menangani ekonomi kreatif.

Salah satu capaian pentingnya adalah Resolusi Majelis Umum PBB 74/198 yang diadopsi pada 2019. Resolusi tersebut menetapkan 2021 sebagai International Year of Creative Economy for Sustainable Development atau Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Indonesia kemudian kembali mendorong penguatan isu tersebut melalui Resolusi Majelis Umum PBB 78/133 yang diadopsi pada 2023. Resolusi ini menjadi bagian dari upaya memasukkan ekonomi kreatif ke dalam pembahasan kebijakan pembangunan dan ekonomi global.

Pada 2026, Indonesia berencana kembali mengajukan rancangan resolusi mengenai ekonomi kreatif di Majelis Umum PBB, melalui Komite II yang membahas isu ekonomi dan keuangan. Rancangan tersebut ditargetkan memperbarui dan memperkuat pembahasan sebelumnya dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi kreatif terkini.

“Pada tahun 2026 ini, Indonesia melalui kerja sama antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Luar Negeri berencana mengajukan kembali rancangan resolusi Majelis Umum PBB terkait ekonomi kreatif,” kata Kamapradipta.

Ia menjelaskan, substansi rancangan resolusi tersebut akan berkaitan erat dengan hasil WCCE 2026. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan dokumen yang dihasilkan konferensi memiliki relevansi dan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi kreatif di tingkat nasional, regional, maupun global.

Dokumen Jakarta Vision on Creative Economy disiapkan melalui sejumlah tahapan sebelum dibahas dan diadopsi dalam WCCE 2026. Prosesnya diawali dengan konsultasi publik pada April–Mei 2026 untuk menghimpun masukan dari pelaku ekonomi kreatif di berbagai negara.

Tahapan berikutnya mencakup serangkaian pertemuan FCE2 (Square) pada Agustus–September 2026 untuk menyusun rancangan dokumen secara kolaboratif. Pertemuan FCE kemudian dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober, sebelum pertemuan tingkat menteri pada 22 Oktober membahas pengadopsian Jakarta Vision.

Rangkaian tersebut dirancang untuk memastikan dokumen yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan pandangan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman pelaku industri kreatif, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya.

Riefky mengatakan penguatan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, media, hingga lembaga keuangan. Kerja sama tersebut diperlukan agar gagasan yang dibahas dalam forum internasional dapat diterjemahkan menjadi program dan peluang ekonomi nyata.

Di sisi lain, Kamapradipta menyebut Kemlu telah bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk menyosialisasikan pentingnya WCCE kepada negara-negara mitra.

“Kami akan terus berupaya bekerja sama secara erat dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam konteks ekonomi kreatif,” ujarnya.

Melalui Jakarta Vision dan rencana rancangan resolusi baru di PBB, Indonesia berharap ekonomi kreatif semakin diakui sebagai salah satu instrumen pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga ingin memastikan hasil konferensi dapat menjadi dasar bagi kerja sama internasional setelah WCCE 2026 berakhir.