Lonjakan Konsumsi Pemerintah Q1 Belum Bisa Jamin Pertumbuhan Ekonomi

13 Mei 2026, 17:04 WIB

Triyan Pangastuti

Lonjakan Konsumsi Pemerintah Q1 Belum Bisa Jamin Pertumbuhan Ekonomi

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (pexels.com/Lukas)

Intinya Sih

LPEM UI mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen yoy pada Q1-2026, namun lonjakan ini lebih mencerminkan pergeseran pola belanja antarkuartal daripada penguatan ekonomi baru.
Akselerasi belanja negara di awal tahun dinilai bisa menekan pertumbuhan pada kuartal II-IV 2026 karena ruang fiskal makin terbatas dan kontribusi konsumsi pemerintah berpotensi negatif hingga -0,55 poin.
Realisasi anggaran diperkirakan menghadapi tantangan besar di kuartal II-III 2026 akibat basis pembanding tinggi dan penyerapan awal untuk THR serta program MBG, menandakan ketimpangan daya dorong ekonomi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia mengatakan lonjakan konsumsi pemerintah pada kuartal I 2026 sebesar 21,81 persen secara tahunan (year on year/yoy) jauh melampaui pertumbuhan komponen pengeluaran PDB lainnya. Meski demikian, peningkatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan terciptanya pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Dalam kajian terbarunya, LPEM UI menilai akselerasi belanja pemerintah pada awal tahun lebih mencerminkan pergeseran pola pengeluaran antarkuartal ketimbang penguatan fundamental ekonomi domestik.

"Ini adalah poin metodologis yang sering terlewatkan dalam analisis pertumbuhan Indonesia. Konsumsi Pemerintah tumbuh 21,81 persen yoy pada Q1-2026, berkontribusi 1,26 poin terhadap pertumbuhan total. Namun, jika total APBN 2026 tetap tidak berubah dari target yang disetujui, percepatan pengeluaran pada Q1 harus diimbangi dengan pengurangan pengeluaran pada kuartal II -kuartal IV," tulis Mohamad Ikhsan dan Teuku Riefky dalam laporan LPEM UI yang dikutip, Rabu (13/5/2026).

1. Pemerintah tak ciptakan pertumbuhan baru

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

LPEM menilai percepatan realisasi anggaran pada awal tahun harus diimbangi dengan penyesuaian belanja pada kuartal-kuartal berikutnya apabila total APBN 2026 tidak mengalami perubahan dari target yang telah disahkan.

“Pemerintah tidak menciptakan pertumbuhan baru dengan memajukan pengeluaran pada kuartal I. Pemerintah hanya meminjam pertumbuhan dari kuartal-kuartal berikutnya,” tulis kajian tersebut.

2. Belanja pemerintah yang ngebut di kuartal I akan berdampak negatif ke kuartal II-IV

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

LPEM UI menilai pola ini merupakan persoalan metodologis yang sering terlewat dalam membaca data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut mereka, akselerasi belanja negara pada awal tahun berpotensi berubah menjadi faktor penekan pertumbuhan pada semester berikutnya karena ruang fiskal semakin terbatas.

Kajian itu memperkirakan konsumsi pemerintah justru dapat memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga Kuartal IV 2026, dengan potensi tekanan mencapai minus 0,5 poin persentase.

Penilaian tersebut didasarkan pada pola historis realisasi belanja negara. Pada kuartal II 2025, misalnya, konsumsi pemerintah hanya tumbuh 4,55 persen YoY setelah pertumbuhan pada kuartal pertama tahun yang sama juga relatif moderat.

"Dengan total APBN 2026 yang tidak berubah, konsumsi Pemerintah akan menjadi hambatan pertumbuhan pada kuartL II hingga kuartal IV, yang berpotensi membebani pertumbuhan hingga -0,55 poin. Jika Konsumsi Pemerintah dikecualikan dari PDB kuartal I-2026, pertumbuhannya hanya 4,62 persen.

3. Realisasi belanja akan hadapi masaalah serius di kuartal II-III

Ilustrasi anggaran. (IDN Times)

Untuk kuartal II-2026, realisasi belanja diperkirakan akan menghadapi basis pembanding yang sudah tinggi, sementara sebagian besar anggaran telah terserap pada awal tahun untuk pembayaran THR dan program MBG.

LPEM UI juga menyoroti bahwa tanpa kontribusi konsumsi pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 diperkirakan hanya mencapai 4,62 persen. Angka tersebut dinilai menunjukkan bahwa daya dorong utama ekonomi domestik masih belum merata di luar sektor belanja negara.

"Perkiraan kami untuk konsumsi pemerintah akan memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan PDB pada kuartal II-kuartal III 2026," tegasnya.