LPDP Lacak Alumni yang Ogah Balik ke Indonesia

Dia menjelaskan bahwa sejak pendaftaran, peserta sudah menyampaikan rencana studinya, dan rencana pengabdiannya. Jadi, sebenarnya dari awal mereka sudah punya komitmen untuk kembali ke Indonesia.

Kemudian, begitu diterima, mereka menandatangani kontrak bahwa mereka setelah menempuh pendidikan wajib kembali mengabdi di Indonesia dengan ketentuan 2n+1.

"Jadi, kalau studinya 2 tahun, mereka kontraknya 5 tahun harus mengabdi di Indonesia. Kalau PHD 4 tahun, dia artinya 9 tahun harus mengabdi di Indonesia. Itu seperti aturan PNS yang lain, kita ikuti," tutur Andin.

Peserta LPDP yang sudah lulus dan belum kembali dalam waktu 90 hari akan diberikan peringatan pertama. Kemudian, 30 hari berikutnya baru akan dikenakan sanksi.

Setidaknya, dari 15 ribu peserta yang sudah menjadi alumni, terdapat 175 alumni yang sudah diperingatkan dan kembali ke Indonesia. Kemudian masih ada 138 alumni yang sedang dimonitor.

"Cuma 0,09 persen dari total penerima beasiswa yang belum kembali," ujarnya.

Dijelaskannya, jika ada peserta yang tidak kembali, misalnya karena menikah dengan warga negara setempat maka harus mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh LPDP.

"Nah, kalau yang seperti itu mereka harus mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh negara, dan itu juga dibayari oleh mereka. Jadi, kalau yang tidak kembali misalnya terus terang misalnya dia menikah sama orang asing, mereka harus mengembalikan," terang Andin.

Jika mereka tidak mengembalikan maka oleh LPDP diserahkan kepada Ditjen Kekayaan Negara sebagai panitia piutang dan lelang untuk diurus lebih lanjut.

"Sudah ada satu yang kita sampaikan ke sana. Jadi, itu sudah urusannya nanti dengan Keuangan, dengan Kejaksaan, dengan Polri dan itu sudah menjadi piutang negara. Tapi baru satu orang yang kita serahkan, yang lain masih kita persuasi, negosiasi, dan pulang," tambahnya.