LPEM FEB UI Soroti Rangkap Jabatan Bos BP BUMN

21 Okt 2025, 01:31 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Kantor pusat Kementerian BUMN. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

Rangkap jabatan mestinya dihindari
Dibutuhkan panduan agar tidak tumpang tindih
BP BUMN bisa untung jika memenuhi dua hal

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai, keberadaan Badan Pengatur (BP) BUMN kemungkinan besar bakal bermasalah buat Danantara.

Associate Director Head of Macro, Finance, and Political Economy LPEM FEB UI, Jahen F Rezki mengatakan, satu hal yang bisa menjadi masalah utama dari kedua institusi tersebut adalah orang-orang dengan dua kaki, baik di BP BUMN maupun Danantara. Diketahui Dony Oskaria yang saat ini menjabat sebagai Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara.

"Yang menjadi problem adalah ada orang yang masuk di keduanya, kayak Pak Dony. Pak Dony itu sebagai Kepala BP BUMN, tapi di saat yang sama juga punya posisi di BP Danantara," kata Jahen dalam diskusi virtual yang digelar Policy+, Senin (20/10/2025) malam.

1. Rangkap jabatan mestinya dihindari

Plt Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jahen menambahkan, penting bagi Dony untuk bersikap apakah membawa kepentingan BP BUMN atau BP Danantara. Hal tersebut mesti dibedakan mengingat dua institusi tersebut punya peran dan fungsi berbeda satu sama lain.

"Ini yang menjadi problem dan dalam good governance kan ini hal yang seharusnya dihindari. Jadi meminimalisir multiple kepentingan yang terjadi dan itu akan membuat pilihan kebijakan akan menjadi kontraproduktif," kata Jahen.

2. Dibutuhkan panduan agar tidak tumpang tindih

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Cikini, Jakarta Pusat (Jakpus). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Oleh karena itu, Jahen menilai pentingnya sebuah panduan spesifik atau dalam tanda kutip firewall yang bisa memberikan batasan antara tugas-tugas BP BUMN dan Danantara.

"Jadi regulatornya mungkin specifically dilakukan oleh BP BUMN, sehingga nanti juga bisa align dengan roadmap jangka panjang, tapi di sisi yang lain juga fungsi operasional itu perlu dipikirkan secara optimal, dilakukan secara maksimal oleh BP Danantara, dan kita harus mencoba untuk meminimalisir tadi konflik kepentingan dan memastikan adalah ini gak menimbulkan lapisan birokrasi yang baru," tutur Jahen.

3. BP BUMN bisa untung jika memenuhi dua hal

Logo BUMN Indonesia (bumn.go.id)

Sebelumnya diberitakan, Jahen menjelasan dua hal terkait kejelasan tanggung jawab dan konsistensi dalam kebijakan sebagai faktor yang bisa membuat BP BUMN untung.

"Untung rugi BP BUMN itu regardless dua hal. Satu, clarity dalam responsibility dan yang kedua juga consistency dalam policy. Jadi kalau dia mau untung ya berarti kebijakannya juga harus konsisten," kata Jahen.

Kejelasan dalam tanggung jawab berkaitan langsung dengan peran BP BUMN itu sendiri. Sebagai lembaga baru, Jahen melihat BP BUMN harus punya peran jelas terlebih sebelumnya sudah ada Danantara yang berfungsi sebagai pengawas BUMN.

"Once role itu clear, akan memberikan assurance bagi banyak orang dan BP BUMN fokus di isu regulatory instead of doing some other kind of aspect," ujar Jahen.

Jika kedua hal itu dipenuhi, maka Jahen optimistis dampak hadirnya BP BUMN bisa lebih baik utamanya terhadap kapabilitas dan performa perusahaan pelat merah di Indonesia.