Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Luhut Jawab soal Saham Toba Pulp: Jangan Asal Nuduh, Kampungan Itu

20251016_162147.jpg
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Trio Hamdani)
Intinya sih...
  • Luhut pernah usulkan penghentian TPL saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan
  • Menolak izin TPL karena kerusakan lingkungan dan dampak negatifnya terhadap masyarakat
  • TPL dibuka kembali karena kuatnya lobi, Luhut sebut lahan konsesi TPL harus dikembalikan ke negara
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Luhut Binsar Pandjaitan membantah tuduhan yang menyebut dirinya memiliki saham di PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang disebut-sebut berkaitan dengan bencana di Sumatra Utara.

Dia menegaskan, tidak pernah memiliki saham di TPL maupun saham pertambangan nikel, termasuk di Morowali. Luhut mengatakan, satu-satunya kepemilikan saham yang dia miliki berada di perusahaannya sendiri, Toba Sejahtera.

Melalui unit usaha Kutai Energi, Luhut memiliki izin usaha pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara yang diperoleh pada 2003 atau 2004. Dia menyebut tudingan yang dialamatkan kepadanya tidak berdasar dan menyangkut harga dirinya.

"Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin! Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtera, yang saya buat sendiri," kata Luhut melalui Instagram pribadinya, Senin (12/1/2026).

1. Luhut malah pernah usulkan penghentian TPL

Luhut Jawab soal Saham Toba Pulp: Jangan Asal Nuduh, Kampungan Itu
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Luhut menjelaskan, dirinya justru menolak izin TPL saat dia menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2000-2001. Ketika berkunjung ke kawasan Toba dan melintas di sekitar pabrik Indorayon alias TPL, dia melihat langsung aksi demonstrasi warga.

Menurutnya, warga menyampaikan keluhan soal kerusakan lingkungan, pencemaran air menuju Danau Toba, bau, serta dampak aktivitas penebangan kayu.

Berdasarkan temuan itu, Luhut menyebut dirinya mengusulkan agar operasional perusahaan disuspensi atau ditutup sementara pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), meski kebijakan tersebut dihadapkan pada kondisi ekonomi saat itu.

"Nah, waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Ini kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyaklah ramai bahwa ekonomi juga ndak baik, sehingga waktu itu sempat kalau saya enggak keliru itu ditutup sementara," katanya.

2. Luhut sebut TPL dibuka kembali karena kuatnya lobi

Luhut Jawab soal Saham Toba Pulp: Jangan Asal Nuduh, Kampungan Itu
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Seiring waktu operasional TPL kembali dibuka karena kuatnya lobi. Dia menilai, berdasarkan penelusuran termasuk data citra satelit, kerusakan hutan terbesar di wilayah Tapanuli pada periode tersebut berkaitan dengan aktivitas Indorayon/TPL.

"Perjalanan waktu, itu dibuka lagi karena lobinya sih luar biasa sehingga bukalah itu," ungkapnya.

Dia telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar lahan konsesi TPL di-relinquish alias dikembalikan ke negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat, sejalan dengan rencana pengembangan industri benih hortikultura di Humbang Hasundutan.

"Masa kita dikontrol oleh satu orang aja yang ngontrol hampir 200 ribu hektar tanah di sana. Ya enggak bener lah. Saya setuju banget dengan Presiden, itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita, tinggalnya di luar, bawa duitnya ke luar, apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat," paparnya.

3. Luhut minta tuduhan dibuktikan pakai data

Luhut Jawab soal Saham Toba Pulp: Jangan Asal Nuduh, Kampungan Itu
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan (Instagram/luhut.pandjaitan)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu juga mengimbau para pejabat publik agar tidak menyampaikan tudingan tanpa data. Menurutnya, pernyataan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan tidak dilakukan secara serampangan.

"Saya juga mengimbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi, jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada enggak datanya? Baru ngomong. Janganlah asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh itu. Menurut saya kampungan itu," tuturnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Jujuk Ernawati
EditorJujuk Ernawati
Follow Us

Latest in Business

See More

5 Tips Belanja Online di Tanggal Kembar Agar Menguntungkan

12 Jan 2026, 23:00 WIBBusiness