Luhut Ungkap Separuh dari Duit Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran

10 Feb 2025, 09:42 WIB

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan di acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, Rabu (15/1/2025). (IDN Times/Deti Mega Purnamasari)

Intinya sih...

Hanya separuh dari Rp500 triliun anggaran bansos yang benar-benar sampai ke pihak yang berhak, karena berbagai kendala seperti data ganda dan penerima tidak memenuhi syarat.
Pemerintah melakukan transformasi besar dalam penyaluran bansos melalui digitalisasi untuk memastikan tepat sasaran, jumlah, dan manfaatnya.
Langkah awal pembenahan penyaluran bansos adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun, hanya separuh yang benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

Dia menyoroti berbagai kendala dalam penyaluran bansos, termasuk data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta individu tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut melalui akun Instagram pribadinya.

1. Pemerintah lakukan transformasi penyaluran bansos melalui digitalisasi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan di acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, Rabu (15/1/2025). (IDN Times/Deti Mega Purnamasari)

Luhut menyatakan pemerintah sedang melakukan transformasi besar dalam penyaluran bansos melalui digitalisasi. Langkah itu bertujuan memastikan setiap bansos tepat sasaran, jumlah, dan manfaatnya.

Dalam upaya perbaikan tersebut, dia mengadakan diskusi dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas langkah-langkah pembenahan yang diperlukan.

Langkah awal dalam pembenahan penyaluran bansos adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem tersebut mengintegrasikan tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Regsosek, dan P3KE, yang kemudian akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan akurasi.

"Saya bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan," ujarnya.

2. Pemerintah sinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Semangat Awal Tahun IDN Times di IDN HQ Jakarta (IDN Times/Muhammad Ilman Na'fian)

Luhut menegaskan upaya perbaikan data penerima bansos tidak berhenti pada integrasi data utama. Pemerintah juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya.

"Kami juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya—bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG—agar kualitas data semakin baik," sebut Luhut.

3. Pemerintah akan pastikan bansos tepat sasaran tanpa kebocoran atau penyimpangan

Luhut menjelaskan digitalisasi bansos merupakan bagian dari GovTech, ekosistem digital pemerintahan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto untuk selesai pada 17 Agustus mendatang.

Dia menegaskan pemerintah bekerja keras menjadikan sistem tersebut sebagai solusi jangka panjang guna memastikan bansos tepat sasaran tanpa kebocoran atau penyimpangan.

"Saya percaya dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan," tambahnya.