Luncurkan Lembaga Think Tank, Hashim Mengaku Siap Kritik Pemerintah
Intinya sih...
Hashim Djojohadikusumo meluncurkan Prasasti Center for Policy Studies.
Prasasti harus independen dan tidak dianggap alat politik.
Peran Prasasti dalam kebijakan publik dan geopolitik ditegaskan.
Jakarta, IDN Times - Hashim Djojohadikusumo resmi meluncurkan Prasasti Center for Policy Studies, lembaga think tank independen yang fokus pada kajian kebijakan publik, ekonomi, dan geopolitik. Dia sendiri berperan sebagai Board of Advisors.
Dia menegaskan lembaga tersebut harus bersandar pada data dan kajian ilmiah dalam merumuskan pandangan. Menurutnya, jika ditemukan kekeliruan dalam kebijakan pemerintah, Prasasti harus bersikap jujur dan berani menyampaikan kritik secara terbuka.
"Ya kalau kita lihat pemerintah bersalah atau keliru ya kita harus terus terang. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kalau kita berpikir kebijakan pemerintah itu salah kita berani sampaikan," kata dia dalam Peluncuran Prasasti digelar di Ballroom Djakarta Theatre XXI, Jakarta Pusat, pada Senin (30/6/2025).
1. Minta Prasasti tak dianggap alat politik
Hashim mengaku bersemangat saat diajak bergabung oleh Burhanuddin Abdullah dalam pendirian Prasasti. Dia menilai keberadaan lembaga itu penting, mengingat Indonesia hanya memiliki 37 lembaga sejenis, jauh tertinggal dari China dan India yang telah memiliki ribuan.
Namun, dia mengingatkan agar Prasasti tidak menimbulkan kesan sebagai alat propaganda kekuasaan. Hashim menyebut keterlibatannya bersama sejumlah tokoh lain yang juga dikenal sebagai pendiri Partai Gerindra bisa memunculkan persepsi tersebut di tengah masyarakat.
"Maka saya minta kita undang dari pihak-pihak lain. Jangan hanya Gerindra semua Pak. Dan saya kira kita sudah berhasil Pak. Dan saya kira ada banyak yang bukan Gerindra yang ikut membantu prasasti kita," ujarnya.
2. Tegaskan peran Prasasti sebagai lembaga independen
Hashim menyatakan pentingnya kehadiran Prasasti sebagai pelengkap dalam ekosistem pembuat kebijakan di Indonesia. Di menyebut pemerintah telah memiliki sejumlah lembaga resmi seperti Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Wantimpres yang bertugas memberikan masukan strategis, namun bersifat tertutup dan rahasia.
Menurutnya, Prasasti hadir untuk mengisi ruang yang lebih terbuka dan independen. Dia menekankan lembaga tersebut harus fleksibel dalam menyampaikan pandangan, baik yang mendukung maupun mengkritisi kebijakan pemerintah, selama disampaikan berdasarkan kajian dan pertimbangan yang objektif.
"Kita lebih fleksibel, lebih tidak kaku. Kita sampaikan apa yang kita anggap yang salah dan yang benar," tegasnya.
3. Prasasti perkuat peran think tank dalam kebijakan publik
Board of Advisors Prasasti, Burhanuddin Abdullah menekankan pentingnya kehadiran kelompok pemikir dalam merumuskan arah kebijakan nasional. Dia menyebut peluncuran Prasasti sebagai langkah awal dari perjalanan panjang untuk menjadikan pemikiran sebagai pijakan dan kebijakan sebagai sarana membangun Indonesia yang lebih tangguh.
Menurutnya, di tengah dinamika global yang bergerak cepat, keunggulan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kemampuan mengelola pengetahuan. Karena itu, dia menilai lembaga think tank seperti Prasasti perlu hadir sebagai wadah penyusunan strategi dan kebijakan berbasis data serta kepentingan publik.
"Hari ini kita mengukir langkah awal dari sebuah perjalanan panjang, sebuah ikhtiar untuk menjadikan pemikiran sebagai bijakan dan kebijakan sebagai jalan menuju Indonesia yang lebih tangguh," tambahnya.