Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah status Perum Bulog dari BUMN menjadi badan pemerintah.
Direktur Keuangan Perum Bulog, Iryanto Hutagaol mengatakan wacana itu masih dalam pembahasan.
“Nah, nanti itu akan dibicarakan, itu nanti pimpinan kami tentunya itu akan memberikan rilis ya soal Bulog ke depan,” kata Iryanto di kantor pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Selain menjalankan penugasan pemerintah baik penyerapan beras dalam negeri maupun operasi pasar, Bulog juga memiliki bisnis komersial, yakni produksi beras premium, tepung, minyak goreng, dan sebagainya.
Produk-produk komersial Bulog itu dipasarkan melalui berbagai saluran, salah satunya jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).
Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita mengatakan bisnis Bulog masih akan berjalan seperti biasa. Namun, apabila ada perubahan ke depan, maka itu menjadi wewenang pemerintah.
“Rasanya pemerintah sudah memikirikan ke arah sana, bentuk Bulog ke depannya seperti apa. Apapun bentuknya Bulog, yang pasti masyarakat bisa mendapatkan akses cepat pangan,” tutur Febby.
Febby mengatakan, saat ini Bulog masih fokus menjalankan penugasan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Terkait wacana perubahan status Bulog menjadi badan, belum ada target waktu yang ditetapkan.
“Rasanya sih sebenarnya kita tetap berjalan seperti biasa ya, maksudnya tidak ada target-targetnya yang penting fokus kita tetap bekerja, tetep jualan, biar nanti ada memikirkanlah itu,” ujar Febby.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan dirinya setuju apabila Perum Bulog menjadi badan pemerintah.
Erick mengatakan, dengan cara itu, Bulog bisa mendapatkan kepastian anggaran untuk program operasi pasar untuk stabilisasi harga pangan, terutama beras.
“Dan saya setuju, karena kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar,” kata Erick di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Erick mengatakan, untuk operasi pasar, Bulog membutuhkan dana Rp26 triliun. Selama ini, Bulog memperoleh pembiayaan dari Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), yang mengenakan bunga pada pinjaman yang diberikan ke Bulog.
Dengan menjadi badan pemerintah, maka Bulog bisa mendapatkan kepastian anggaran tanpa perlu memikirkan soal bunga bank.
“Karena selama ini kan operasi pasar ditopang oleh pinjaman Himbara, hampir Rp30 triliun. Nah kalau pinjam Himbara, ada bunganya. Kalau negara hadir, beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai dengan visi daripada Bapak Prabowo, swasembada pangan secepatnya,” tutur Erick.